ASKARA - Tahun 2021 penuh dengan ketegangan politik dan tantangan dalam mewujudkan supremasi hukum.

Direktur Eksekutif Strategi Institute, Anthony Danar menyampaikan sejumlah catatan akhir tahun 2021 terkait penegakan hukum di Tanah Air yang belakangan disebutnya diganggu oleh aksi premanisme.

"Seperti yang baru kita saksikan, saat ada proses hukum yang tengah dijalankan, ada saja aksi premanisme berkedok agama berupaya menghalangi proses itu," ujar Anthony kepada wartawan, Sabtu (1/1). 

Anthony juga merespons framing sesat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. 

Diantarkannya SPDP oleh tim penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) kepada Bahar bin Smith merupakan serangkaian proses hukum dalam dugaan kasus ujaran kebencian. Namun, kata Anthony, ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu jalannya proses hukum.

"Ya, itu kan bagian dari proses hukum. Kenapa harus ada kesan seolah diframing polisi menyambangi rumah si HBS itu, jelas ada upaya menganggu penegakan hukum," terangnya.

Anthony menegaskan, penegakan hukum di Indonesia, kerap kali diganggu oleh aksi premanisme. Baik premanisme dalam bentuk intimidasi atau ancaman di dunia nyata, serta framing media sosial yang berupaya menggagalkan proses penegakan hukum.

"Cukup sudah penegakan hukum diganggu premanisme, 2022 jangan ada lagi tindakan premanisme menganggu proses-proses penegakan hukum," pungkas Anthony.