Demi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan tambahan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) tega melecehkan TNI AL. Pelecehan ini dilakukan dengan mengusulkan program pembentukan Nelayan Nasional Indonesia.

Bakamla mengaku tengah mengusulkan program sejenis Komponen Cadangan (Komcad) versi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak, seperti Laut Natuna Utara.

"Namanya Nelayan Nasional Indonesia (NNI)," ucap Kepala Bagian Humas Bakamla, Kolonel Wisnu Pramandita, saat ditanya soal Komcad di lingkungan kelautan, di Jakarta, Jumat lalu (17/9).

"Ini diperlukan mereka hadir secara fisik di lokasi," ujar dia.

Nelayan-nelayan ini, kata dia, nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana Komcad.

"Tujuannya juga sebagai information and gathering," ucapnya. 

"Tentu sambil cari ikan juga. Artinya, mereka dapat insentif, melaut, mengumpulkan informasi, sekaligus mengambil ikan. Kalau dapat (ikan) ya dijual, hasilnya buat mereka juga," urai dia.

Dari pernyataan oleh Humas Bakamla itu ada beberapa hal yang perlu mendapat tanggapan yaitu, pertama, Laut Natuna Utara tengah bergolak dan nelayan diharapkan dapat mengawal wilayah itu. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan Laut Natuna Utara tengah bergolak? Tidak ada yang bergolak di Laut Natuna Utara. Semua terkendali dengan baik. 

Semua kapal-kapal ikan yang menangkap ikan tanpa izin di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) semuanya sudah ditangkap oleh kapal-kapal TNI AL beserta kapal-kapal PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan). 

Untuk diketahui, TNI AL dan PSDKP sudah memilik peralatan canggih untuk memonitor keberadaan kapal-kapal penangkap ikan ilegal di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara).

Sepengetahuan saya, setiap tahun setidaknya ada 5 KRI yang beroperasi. Belum lagi kapal-kapal dari PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu hadir di sana.
 
Kondisi ini sepertinya tidak dimengerti oleh Bakamla atau pura-pura tidak mengerti. Sehingga mereka menyatakan bahwa ada pergolakan di ZEE Indonesia.
 
Dengan dasar adanya pergolakan inilah lalu Bakamla mengusulkan dibentuknya Nelayan Nasional Indonesia yang nantinya akan mengawal wilayah Laut Natuna Utara itu.
 
Hal ini jelas sangat tidak masuk akal. Bagaimana caranya nelayan akan mengawal wilayah laut itu? Apa kemampuan Nelayan-nelayan itu? Ke mana para nelayan ini harus melapor?
 
Sehebat-hebatnya nelayan apa yang bisa mereka lakukan untuk mengawal wilayah? Apa kewenangan para nelayan ini? Tidak mungkin nelayan bisa melaksanakan hal itu.

Para personel yang ada di Bakamla banyak yang berasal dari TNI AL. Mereka semuanya tahu, bahwa di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) sepanjang tahun ada KRI yang bertugas secara rutin. Lalu mengapa mereka membuat rancangan seperti itu? Hal inilah yang perlu dicermati. Karena tidak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki agenda yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang mereka ciptakan itu.

Rancangan mereka menjadi semakin jelas dengan adanya pernyataan selanjutnya bahwa nelayan-nelayan itu nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana Komcad. Bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi, dimana ada nelayan yang digaji pemerintah dan nelayan yang harus membanting tulang dengan usaha sendiri.

Sebelumnya, pada tanggal 18 September 2021, Bakamla menyatakan bahwa di Laut Natuna Utara ada banyak kapal nelayan asing. Setelah ditindaklanjuti oleh TNI AL, ternyata itu hanya berita bohong. Pesawat Udara TNI AL yang patroli di wilayah itu menyatakan tidak ditemukan kapal-kapal seperti yang dilaporkan oleh Bakamla. 

Lalu, sekarang Bakamla menyatakan perlu untuk membentuk Nelayan Nasional Indonesia untuk mengawasi situasi di laut Natuna Utara ini, lalu kemudian para Nelayan ini digaji oleh pemerintah.

Fakta itu semua merupakan bukti bahwa Bakamla dengan sengaja melecehkan TNI AL, dengan maksud agar pembentukan nelayan Nasional Indonesia itu disetujui, dan Bakamla mendapatkan keuntungan dari keberadaan nelayan itu.
 
Untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahwa situasi di laut China Selatan atau di Laut Natuna Utara itu saat ini aman dan terkendali. Yang menyatakan situasi di sana seakan-akan gawat hanyalah segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan dengan situasi itu. 

Cobalah perhatikan, selama ini Bakamla selalu mempublikasikan bahwa di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan itu tidak aman. Padahal yang paling tahu situasi di wilayah laut itu adalah TNI AL. Sikap Bakamla inilah sangat melecehkan TNI AL.
 
Patut dicurigai adanya adanya agenda lain dari Bakamla, seperti yang terjadi pada pembelian radar senilai 850 miliar yang lalu, di mana pada akirnya terbongkar adanya kasus korupsi pada proses pengadaan radar itu. 

Untuk menjaga marwah TNI AL, sebaiknya Bakamla membatalkan rancangannya itu.

Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI