ASKARA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Esti Bagijo mengimbau perusahaan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. 

Himawan mengatakan, hal itu sesuai arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

"Jadi, prinsipnya THR itu harus dibayar. Itu prinsip pertama. Kalau memang ada ketidakmampuan harus dibicarakan dengan pekerja," kata Himawan, Jumat (16/4). 

Disnakertrans berencana membuat posko pengaduan THR di akhir April untuk melakukan pengawasan dan memastikan tunjangan dari perusahaan tersampaikan kepada pekerja. 

"Supaya persiapannya secara cepat bisa dilaksanakan, dan melihat kondisi THR di Jatim," ujarnya.

Sesuai aturan, kata Himawan, THR harus dibayarkan maksimal seminggu sebelum Lebaran. Namun, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberi keringanan kepada perusahaan untuk membayarnya maksimal sehari sebelum Lebaran. 

"Kejujuran pengusaha, kalau dia enggak bisa bayar, alasannya apa itu harus membuat laporan. Kalau perlu ada audit eksternal yang melakukan fungsi kontrol terhadap cash flow mereka," kata Himawan. 

Dia menegaskan bahwa kondusifitas di Jatim harus tetap dijaga. Prinsipnya, THR wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Bila terdapat kesulitan, pengusaha harus segera melaporkan.

"Teman-teman pekerja juga kami larang untuk protes dan mogok. Pandemi enggak boleh jadi alasan tidak membayar THR," pungkas Himawan. (jpnn)