Kamis, 04 Juni 2026 | 10:43
NEWS

Nadiem Makarim Ingin Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemprov DKI Masih Belum Bisa Putuskan

Nadiem Makarim Ingin Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemprov DKI Masih Belum Bisa Putuskan
Sekolah Tatap Muka (Dok KPAI)

ASKARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan pelaksanaan sekolah tatap muka di ibu kota pada tahun ajaran baru 2021.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menyatakan, pelaksanaan sekolah tatap muka harus memenuhi sejumlah syarat dan indikator. Karenanya Pemprov DKI tidak bisa memutuskan secara sepihak.

"Sekalipun membolehkan, tapi kalau orangtua tidak berkenan, kan tidak jadi. Jadi tidak bisa sepihak, kami juga harus memperhatikan kekhawatiran para orangtua terhadap anak-anak," kata Ahmad Riza, Selasa (16/3).

Dia menyebutkan, bila pembelajaran tatap muka dilakukan di Jakarta, maka akan dimulai dari sekolah dengan tingkat paling tinggi, yakni SMA dan sederajat.

Setiap sekolah kemudian harus menyiapkan sejumlah sarana pendukung kegiatan belajar tatap muka yang berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19. 

"Jadi tahapan paling tua, paling senior lah kan begitu. Nanti ada tahapan," tutur Ariza disapanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa bulan Juli 2021 mendatang sekolah tatap muka dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Seiring ditargetkannya pemberian vaksin Covid-19 kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 5,5 juta dapat rampung pada akhir Juni 2021.

"Itu artinya di bulan Juli sekolah tatap muka walaupun terbatas tapi masih tatap muka itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah fokus kami untuk mendorong sekolah melakukan tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan, secepat mungkin dan didorong dengan vaksinasi," ujar Nadiem dalam raker bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (10/3).

Nadiem menekankan, pembelajaran tatap muka perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah daerah juga diharapkan mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan.

"Saya baru kembali dari Papua dan NTT, sangat sulit ada berbagai alasan kenapa masih tidak mau membuka padahal sudah diberikan hak. Terutama bagi daerah yang bahkan sulit untuk PJJ. Jadi ini bukan hal mudah untuk bisa meyakinkan pemda untuk buka," ungkap Nadiem.

 

 

Komentar