ASKARA - Pembelajaran tatap muka atau PTM dijadwalkan dimulai pada Juli mendatang bersamaan dengan tahun ajaran baru. 

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya atau akrab disapa Gus Ahad kembali menyampaikan tanggapannya.

"Pembelajaran tatap muka adalah salah satu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Karena pembelajaran yang sekarang sedang berlangsung metodenya yaitu pembelajaran jarak jauh," kata Gus Ahad, Rabu (21/4).

Setelah berjalan setahun, sambungnya, sekurang-kurangnya ada tiga aspek menjadi catatan. 

"Pertama, aspek kurikulum yang memang tidak siap. Bahwa, semua kurikulum disusun untuk pembelajaran tatap muka, sehingga metode PJJ ini tidak efektif, tidak sesuai konsep," kata wakil ketua Komisi V ini.

Poin kedua adalah banyaknya kendala terkait infrastruktur. Di antaranya ketersediaan gawai sebagai alat berkomunikasi, baik hape atau laptop. Kemudian, saat gawai terpenuhi belum tentu ada cukup dana untuk membeli pulsa atau kuota. Selanjutnya, ketika gawai dan kuota tersedia, belum tentu pula ada sinyal yang baik. Karena masih banyak daerah yang blankspot.

"Secara teknis, PJJ ini juga dirasa berat. Baik guru dan murid sudah sangat jenuh. Hanya berkomunikasi di depan gawai. Dan pada kenyataannya, proses belajar itu membutuhkan interaksi langsung, baik dengan guru maupun dengan teman-temannya," jelas politisi PKS ini.

Pun halnya dengan orang tua yang juga jenuh melihat anaknya ada di rumah terus. Tak jarang pula orang tua ikut mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Di sisi lain tak sedikit pula orang tua yang mengeluh. 

"Bahkan banyak yang berkata, sesungguhnya saya membayar semua ini supaya anak saya bisa disekolahkan," kata Gus Ahad.

Legislator Dapil Purwakarta-Karawang ini pun menegaskan, untuk dapat melaksanakan PTM maka harus benar-benar memperhatikan banyak hal.

"Namun sebelumnya kami mengingatkan, mohon PTM ini tidak dijadikan dikotomi bagaimana posisi eksekutif dan legislatif dalam hal ini. Karena sesungguhnya permasalahan pelaksanaan PTM terbatas atau pun apa namanya nanti, jelas bukan persoalan politik," ujar Gus Ahad.

Melainkan lebih kepada persoalan keselamatan jiwa dan persyaratan kesehatan. Jadi logikanya adalah logika kesehatan dan keselamatan jiwa. 

"Jangan ada dikotomi, misal, eksekutif ingin DPRD tidak ingin, dan sebagainya. Yang seharusnya ada adalah semuanya bersama-sama mempersiapkan PTM dengan sebaik mungkin," ucapnya.

Kemudian, kata Gus Ahad, sangat wajib bagi pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, sesuai dengan tingkatan hingga kepala sekolah sebagai manajer agar terdepan dalam pelaksanaan pendidikan.

"Unit pendidikan terkecil itu sekolah untuk menyiapkan semua aturan dan regulasinya. Saya sudah baca ini, ada banyak konsep yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Berikutnya, semua pihak harus saling menguatkan dan berkomunikasi. Harapannya agar semua pihak tahu ada beberapa logika yang harus dipenuhi untuk bisa terjadinya PTM," papar Gus Ahad.

Komisi V pun berharap semua pihak saling mendukung dan melengkapi serta tidak sibuk dengan dikotomi, apakah PTM ini jadi dilaksanakan atau tidak. Itu keputusannya nanti oleh pihak yang paling berwenang yaitu ketua Satgas Covid-19 di kabupaten/kota.

"Kami di Komisi V terus berkomunikasi dengan para mitra. Di antaranya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Juga berinteraksi dengan berbagai stakeholder hingga kantor cabang dinas pendidikan. Jadi kami terus melakukan pantauan berkomunikasi agar PTM ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya," ujar Gus Ahad.

Dengan kesamaan pandangan ini bisa melakukan langkah terbaik guna mencegah adanya klaster pendidikan, hal yang paling kita hindari.

"Karena ini sangat besar risikonya. Catatan kami, ada 10 juta siswa di Jawa Barat. Di mana di antaranya dua juta SMA/SMK dan selebihnya SMP dan SD. Jumlah itu banyak sekali, belum lagi orang tua dan keluarga lainnya. Karenanya jangan sampai terjadi klaster pendidikan," kata Gus Ahad.

Disebutkannya, pelaksanaan PTM, baik itu dilakukan secara full atau terbatas tetap harus menyiapkan beberapa hal. Dan ini sudah diatur dalam surat keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri, menteri kesehatan serta menteri agama.

"Di antaranya kesiapan sarana dan prasarana di sekolahan wajib terpenuhi. Jarak aman antar siswa, satu kelas isinya berapa, hingga ketersediaan sarana mencuci tangan. Kemudian guru-gurunya adalah mereka yang sudah divaksin dan ada penjadwalan PTM yang tepat," ucapnya.

Kapasitas kelas yang biasanya 36 siswa harus dibagi dua. Maka, jam mengajarnya pun menjadi dua shif. Dibuat pula rute-rute khusus, keluar masuknya jangan sampai terjadi bottle neck yang mengakibatkan kerumunan siswa. Termasuk, mempersyaratkan adanya pernyataan orang tua yang mengizinkan anaknya ikut PTM. Yang juga tak kalah penting adalah adanya izin akhir dari Satgas Covid-19.

"Sekarang sudah memasuki April, masih ada waktu di Mei, Juni, dan Juli. Karenanya, saya rekomendasikan semua pihak untuk siap-siap. Baik itu pihak sekolah menyiapkan semua konsepnya, kemudian dikonsultasikan SMA/SMK kepada KCD, kalau SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk disetujui," kata Gus Ahad.

Sehingga, bila sudah siap segera dilaporkan kepada Gugus Tugas untuk kemudian diverifikasi. 

"Apakah nanti PTM benar-benar terlaksana atau tidak, yang pasti semua tetap harus bersiap. Jadi silakan sekarang semua sekolah berkoordinasi dengan dinasnya untuk mendapatkan asistensi bagaimana skenarionya di setiap sekolah itu," demikian Gus Ahad. (kesatu)