Selasa, 02 Maret 2021 | 12:08
NEWS

Libatkan Banyak Pihak, Kominfo Tangani 111 Hoaks Vaksin Covid-19

Libatkan Banyak Pihak, Kominfo Tangani 111 Hoaks Vaksin Covid-19
Ilustrasi. (Pojoksatu)

ASKARA - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 111 isu hoaks yang berkaitan dengan vaksin Covid-19. Semua isu hoaks itu tersebar di 578 platform digital.

Dalam penanganan hoaks, Kementerian Kominfo melibatkan multistakeholders dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah.

"Dari 111 hoaks itu disebarkan melalui Facebook sebanyak 471, Instagram 9, Twitter 45, YouTube 38 dan TikTok 15 sebaran. Semuanya sudah ditakedown oleh Tim AIS Kominfo," kata Koordinator Pengendalian Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Anthonius Malau dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Menurutnya, ada kecenderungan hoaks terutama mengenai vaksin Covid-19 terus meningkat. Menurutnya, jika hoaks mengenai vaksin dibiarkan maka akan berdampak pada capaian kesuksesan vaksinasi oleh pemerintah.

"Karena vaksin ini menjadi program pemerintah yang tidak boleh gagal, program ini harus berhasil seperti yang dikatakan para ahli untuk mencapai target herd immunity masyarakat supaya bisa dikendalikan Covid-19," jelas Anthonius Malau.

Dia menyatakan, Tim AIS Ditjen Aptika Kominfo menggandeng kementerian, lembaga dan pemerintah daerah membahas strategis menangkal hoaks mengenai Vaksin Covid-19.   

"Kami mengajak multistakeholder yang terlibat untuk menanggulangi hoaks," kata Anthonius Malau.

Kominfo, menurut Anthonius Malau meminta pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan tujuan agar secara bersama-sama mengatasi persoalan hoaks yang menimbulkan rasa ketakutan masyarakat.

"Dari Polri tadi jelas mengatakan bahwa mereka akan menangani kasus ini sesegera dan secepat mungkin, tapi syaratnya adalah kalau laporan masyarakat harus lengkap supaya cepat dapat ditindaklanjuti," ujarnya.

Sedangkan dari kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi hoaks yang berkaitan dengan vaksin.

"Kementerian Kesehatan tentunya yang memahami secara teknis tentang vaksin ini, kalau kita dari Kominfo kan membuat stempel suatu informasi terkait dengan vaksin itu hoaks atau tidak," tandas Anthonius Malau.

Komentar