ASKARA - Pemerintah menegaskan, tidak akan berkompromi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap bikin ulah di Papua. 

Demikian ditegaskan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardhani melalui keterangan tertulis, Jumat (12/2). 

Selama ini, KKB telah berulang kali meneror masyarakat sipil. Bahkan, KKB secara terang-terangan menantang aparat TNI/Polri untuk perang terbuka. 

"Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB,” ujar Dani-sapaan akrabnya, melalui siaran pers, Jumat (12/2).
 
Dani juga meminta aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan masyarakat di Intan Jaya, Papua.

Pemerintah Provinsi Papua juga telah meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.

“Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire. Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya,” kata Dani.

Pemprov juga diharapkan melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat. 

Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.