ASKARA - Perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) ternyata bukan gerakan baru. Sejarah mencatat, embrio perjuangan provinsi berjuluk Serambi Madinah ini dimulai sejak November 1999 di sebuah hotel di Jakarta Pusat.
Hal itu diungkapkan dalam Sejarah Singkat KP3ALA Pusat yang ditulis oleh Rahmat Salam, yang saat itu menjabat Ketua Umum Musara Gayo Jabodetabek dan mahasiswa S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia.
Pertemuan di Hotel Redtop: Tiga Bupati Bertanya Syarat Pemekaran
Bermula pada November 1999, Rahmat Salam diundang oleh H. Mustafa M. Tamy ke Hotel Redtop Jakarta. Di sana sudah hadir dua bupati lainnya, yakni H. Syahbuddin BP (Bupati Aceh Tenggara) dan H. Makmursyah Putra (Bupati Aceh Singkil).
"Pembicaraan kami ketika itu berkaitan dengan syarat-syarat pemekaran provinsi," tulis Rahmat.
Rahmat kemudian diminta mengumpulkan persyaratan sesuai UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000 yang menyebutkan pembentukan provinsi minimal diusulkan oleh 5 kabupaten/kota.
Desember 1999: SBY Datang ke Takengon
Desember 1999, Menkopolhukam RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir ke Takengon bersama Jenderal Endriartono Sutarto dan Sudi Silalahi. Di lapangan terbuka, SBY menyambut tokoh masyarakat yang mengawal NKRI dan meminta izin membentuk Provinsi Baru terpisah dari Provinsi NAD.
Pertemuan Bersejarah di Brastagi Mei 2001
Perjuangan kian konkret pada Mei 2001 di Brastagi, Sumatera Utara. Hadir lengkap tiga bupati (Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil), tiga Ketua DPRD, Majelis Ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan, LSM, total 65 orang. Hadir narasumber Komisi II DPR RI dan Kemendagri.
Kesepakatan Brastagi: Sepakat berjuang memenuhi syarat pembentukan provinsi baru dengan komitmen:
- Aceh Tengah memekarkan Kabupaten Bener Meriah
- Aceh Tenggara memekarkan Kabupaten Gayo Lues
Aceh Singkil memekarkan Kota Subulussalam
Agustus 2001: Lahir KP3ALA Pusat di Senayan
Agustus 2001 di Kantor DPR RI Senayan, di ruangan Prof. Baihaqi AK, ketiga bupati sepakat membentuk KP3ALA Pusat dan menetapkan:
-Ketua Umum & Formatur Tunggal: Prof. Baihaqi AK
Wakil Ketua Umum: A.K. Yakobi
-Ketua Harian: Drs. Rahmat Salam, M.Si
Sekretaris Umum: Burhan Alfin
Bendahara Umum: Sabil Sulharis
Anggota Tim Sebelas Plus: M. Ali Kasim Kemaladerma, Rustam Efendi, Dr. Fajri Ali Hars, Usman Effendy dan 40 orang lebih, termasuk 3 mahasiswa yakni Zam Zam Mubarak, Arifin Hasan dan Nesyia M. Tamy.
Meluruskan Sejarah: Bukan Milik Segelintir Orang
Rahmat menegaskan, tulisan ini untuk meluruskan sejarah agar tidak ada yang menyebut ALA dibentuk oleh segelintir orang dari satu atau dua kabupaten.
"Data tersimpan lengkap di Komisi II DPR RI, Kemendagri, DPD RI, dan Arsip Center KP3ALA," tegasnya.
Ia menyebut 4 tokoh utama penggagas ALA:
1. H. Mustafa M. Tamy (Bupati Aceh Tengah)
2. H. Syahbuddin BP (Bupati Aceh Tenggara)
3. H. Makmur Syahputra (Bupati Aceh Singkil)
4. Prof. Baihaqi AK (Ketua Umum Pertama KP3ALA)
Tiga diantaranya telah almarhum, satu yang masih hidup H. Syahbuddin BP.
Perjuangan KP3ALA diperkuat dalam Kongres di Kutacane tahun 2005 yang difasilitasi Bupati Aceh Tenggara Armen Desky.
Sejarah lengkap akan ditulis dalam Buku Sejarah Lengkap Perjuangan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara.
