ASKARA - Politisi senior yang juga ekonom Dr Hj Anis Byarwati menyebut, kondisi perekonomian dan keuangan negara sangat memprihatinkan. 

Indonesia sudah masuk resesi ekonomi triwulan kedua 2020, di mana pertumbuhan minus 5, 32 persen (yoy) dan berlanjut kuartal berikutnya minus 3,49 (yoy). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu 2,07 (yoy).

"Resesi ekonomi yang terjadi menyebabkan kemiskinan kembali berada pada angka 10-11 persen, pengangguran akan berada pada kisaran 7-8 persen, sedangkan angka gini ratio naik menjadi 0,381," jelas Anis melalui keterangan tertulis, Senin (8/2). 
 
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, kinerja APBN tahun 2020 berada pada kondisi terendah. Realisasi pendapatan negara Rp 1633,6 triliun atau tumbuh negatif 16,7 persen. Rendahnya penerimaan negara menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen terhadap PDB. 

"Untuk menutup defisit itu menyebabkan pembiayaan anggaran 2020 mencapai Rp 1190,9 triliun. Utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1226,8 triliun," ujar Anis.

Pada sisi lain, penyusunan APBN 2021 masih dipengaruhi oleh kondisi penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat tinggi. Kinerja ekonomi global 2021 masih diliputi ketidakpastian. Defisit APBN 2021 diprediksi Rp 1006,4 triliun atau sekitar 5,57 persen terhadap PDB. Dalam APBN 2021, pembiayaan utang direncanakan Rp 1177,35 triliun. Selain itu, pemerintah memerlukan dana besar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19. 

"Realisasi Dana PEN 2020 Rp 579,78 triliun dan program PEN 2021 direncanakan Rp 553,1 triliun. Dalam dua tahun terakhir ini pemerintah membutuhkan dana Rp 1132,88 triliun," jelas Anis.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi minus di 2020 tidak terelakkan. Belanja masyarakat masih rendah, investasi maupun ekspor tumbuh negatif serta menunggu sinyal pemulihan ekonomi global. Belanja Pemerintah tubuh positif, tetapi belum optimal, sehingga tak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kita tidak mungkin mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah. Sebaiknya, fokus pemerintah dan seluruh otoritas adalah mempercepat penanggulangan wabah, membantu masyarakat terdampak, dan membantu dunia usaha bertahan," kata Anis.

Anis juga menyoroti jumlah kasus Covid-19 yang masih sangat tinggi. Data Satgas Covid-19, per 7 Februari, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.157.837 kasus. Jika dibanding dengan negara Asia lainnya seperti Pakistan dengan jumlah penduduk hampir sama (224 juta jiwa dengan total kasus 535.914).

"Pakistan total kasusnya hanya separuh dari Indonesia. Ini menunjukkan pemerintah harus mengubah cara kerjanya dalam menangani pandemi agar ekonomi segera pulih," jelas Anis yang juga ketua bidang ekonomi dan keuangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).