ASKARA - Calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Listyo Sigit Prabowo mulai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

Saat fit and proper test, Listyo memaparkan kebijakan yang akan dilakukan jika resmi menjadi Kapolri, salah satunya penegakan hukum yang adil.
 
"Ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," kata dia, Rabu (20/1). 
 
Listyo juga memastikan tidak akan ada lagi kasus Nenek Minah yang diduga mencuri kakao di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Nenek itu dilaporkan ke polisi dan diproses hukum.

"Karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujarnya.
 
Selain itu, Komjen Listyo juga juga memastikan tidak ada lagi kasus seorang ibu melaporkan anaknya, namun justru si ibu yang diproses hukum. Kasus ini sedang berlangsung dan akan masuk ke persidangan.
 
"Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat," kata dia.

Listyo mengakui penegakan hukum itu harus dilakukan secara tegas. Namun, harus humanis.
 
Saat ini, kata dia, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan, bukan penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum. Listyo memastikan sisi-sisi humanis itu menjadi fokus utama yang akan diperbaiki selama masa kepemimpinannya.
 
"Sehingga mampu mengubah wajah Polri menjadi yang memenuhi harapan masyarakat, memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat berbasis pada hukum, berkeadilan dan meghormati hak asasi manusia, serta megawal proses demokrasi," tandasnya.