ASKARA - Kotak hitam (black box) pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan di Kepulauan Seribu sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (12/1). 

Petugas gabungan TNI AL membawa kotak hitam ke Dermaga JICT II Tanjung Priok. Kotak hitam itu dimasukkan ke dalam boks dan berisi air berwarna kecokelatan kemudian dibawa menggunakan Sea Rider oleh beberapa penyelam di antaranya Kopaska dan Dislambair. 

Kotak hitam itu dibawa oleh Dansatgasla Operasi SAR Sriwijaya Air Laksamana Pertama Yayan Sofyan dan Direktur Operasional Puskopaska Kolonel Laut (P) Johan Wahyudi. 

Kotak hitam adalah sekumpulan perangkat yang digunakan pada transportasi, merujuk kepada perekam data penerbangan (flight data recorder) dan perekam suara kokpit (cockpit voice recorder) dalam pesawat terbang. Fungsi dari kotak hitam untuk merekam pembicaraan antara pilot dan pemandu lalu lintas udara atau air traffic control (ATC) serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. 

Meskipun bernama kotak hitam namun kotak tersebut berwarna oranye, guna memudahkan pencarian jika pesawat itu mengalami kecelakaan. Kotak hitam terdiri dari alat perekam suara di ruang kemudi pilot (CVR) dan alat rekam data penerbangan (FDR).

Sriwijaya Air bernomor register PK-CLC dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB dan jatuh di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki. 

Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB karena faktor cuaca. Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. 

Keberadaan pesawat itu tengah dalam investigasi dan pencarian oleh Basarnas dan KNKT. Koordinasi langsung dilakukan dengan berbagai pihak, baik kepolisian, TNI maupun Pemprov DKI Jakarta. (jpnn)