ASKARA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait defisit dari APBN yang mencapai Rp 956,3 triliun.

Menurutnya, realisasi itu lebih baik dari yang diperkirakan di dalam Perpres 72/2020 yaitu sebesar Rp 1039,2 triliun.

Dijelaskan Sri Mulyani, dari sisi pendapatan negara, tahun lalu APBN mampu mencapai Rp 1960 triliun sedangkan pada tahun 2020 realisasi sementara adalah Rp 1633,6 triliun atau terkontraksi sebesar 16,7 persen. 

Di sisi lain, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 12,2 persen. Tahun lalu sebesar Rp 2309 triliun, tahun 2020 realisasinya mencapai Rp 2589 triliun. 

Dalam hal ini kenaikan terutama untuk belanja pemerintah pusat hingga 22,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2019.

"Artinya pemerintah pusat yang tahun lalu belanja Rp 1496 triliun tahun ini belanja Rp 1827,4 triliun. Lebih tinggi dari desain awal," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020 secara virtual, Sabtu (9/1).

Untuk realisasi sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercapai Rp 762 triliun atau 99,8 persen dari target Perpres 72/2020. Realisasi penyaluran dana desa menunjukkan peningkatan didukung oleh penyederhanaan proses.

"Ini menunjukkan APBN berusaha bekerja luar biasa sehingga memang APBN harus kemudian kita jaga ke depannya, karena tidak mungkin dia harus terus-menerus mengalami kondisi yang tekanannya luar biasa. Inilah yang menjadi desain dari konsolidasi tapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih," jelas Sri Mulyani. (industry)