ASKARA - Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember. 

Pesta demokrasi yang berlangsung di 270 tempat meliputi sembilan provinsi, 34 kota, dan 224 kabupaten akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19. 

Oleh karena itu, dalam rangka pilkada, Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan bahwa umat Katolik sebagai pemilih hendaknya menggunakan hak politiknya secara benar, bijak, dan cerdas. Memahami tata cara pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19, mengenal calon kepala daerah yang akan dipilih, dan menentukan pilihan berdasarkan hati nurani.

Sekretaris Kerawam KWI Romo PC. Siswantoko, Pr mengatakan, umat Katolik diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan saat memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Yakni dengan memakai masker yang benar, menjaga jarak aman saat bertemu dengan orang lain, dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer.

"Umat Katolik hendaknya menolak segala bentuk permainan politik kotor seperti politisasi SARA dan bantuan sosial, politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, dan ajakan untuk melakukan tindak kekerasan, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur  demokrasi," jelas Romo PC. Siswantoko, Pr. dalam siaran pers, Jumat (4/12).

Dia mengimbau, umat Katolik dapat memilih calon kepala daerah yang berjiwa Pancasilais. 

"Artinya mereka memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, menerima pluralisme, berlaku adil terhadap semua agama, suku, dan golongan," kata Romo PC. Siswantoko, Pr.

Di samping itu, para calon kepala daerah tersebut mempunyai keberanian untuk melawan berbagai bentuk ekstrimisme, premanisme, dan intoleransi yang sering membuat kehidupan masyarakat semakin berat.

Kerawam KWI berpesan, para calon kepala daerah hendaknya mengedepankan budaya berpolitik yang bermartabat dengan  berkompetisi berdasarkan kapasitas dan program kerja yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di daerahnya serta memberi contoh yang baik dalam menaati protokol kesehatan.

Penyelenggara dan pengawas pemungutan suara juga hendaknya menggunakan alat pelindung diri (APD) memadai sesuai dengan protokol kesehatan, memegang teguh undang undang dan peraturan yang berlaku, menegakkan kode etik penyelenggaraan dan pengawasan, profesional, netral serta adil.

"Umat Katolik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya diharapkan turut menciptakan suasana damai dan aman. Serta memastikan bahwa pilkada benar-benar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sehat sampai tahapan pilkada selesai," pesan Romo PC. Siswantoko, Pr.