ASKARA - Pengamat kelautan Abdul Halim mengharapkan menteri kelautan dan perikanan selanjutnya adalah sosok yang lebih berpihak kepada nelayan kecil ketimbang pengusaha.

"Kriteria menteri kelautan dan perikanan adalah memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kepentingan nelayan, perempuan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir," bebernya di Jakarta, Rabu (2/12).

Untuk itu, menurut direktur eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tersebut, figur yang akan menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan selanjutnya harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945.

Dengan kata lain, Abdul Halim menginginkan agar sosok tersebut memiliki visi dan misi menjalankan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dia juga berharap, siapa pun yang menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan adalah sosok yang profesional.

Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia Kajadin berharap, menteri kelautan dan perikanan yang akan dipilih Presiden Joko Widodo adalah figur yang mempunyai rekam jejak baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan.

"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan siapa pun yang terpilih menjadi menteri kelautan dan perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.

"Menteri kelautan dan perikanan yang baru harus berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah. Khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," ujarnya.

Menurut Susan, pencabutan regulasi bermasalah adalah syarat pertama dari kriteria menteri kelautan dan perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara.

Dia menambahkan, syarat selanjutnya untuk menteri kelautan dan perikanan yang baru adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai.

Tidak hanya itu, menteri kelautan dan perikanan yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Susan. (ant)