ASKARA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blak soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Dia mengungkap, hingga September kemarin angkanya mencapai Rp 682,1 triliun atau sebesar 4,16 persen. 

"Ini masih sesuai dengan yang ada di dalam Perpres 72 dari tren kita," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (19/10).   

Dia menerangkan, angka defisit itu akibat realisasi penerimaan negara yang hingga September 2020 hanya Rp 1159 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 1841,1 triliun. Realisasi penerimaan negara sebesar Rp 1159 triliun itu berasal dari penerimaan perpajakan Rp 892,4 triliun atau 63,5 persen terhadap target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 1404,5 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terkontraksi 14,1 persen (yoy) dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp 1039,46 triliun. Kemudian, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga September 2020 adalah Rp 260,9 triliun atau 88,7 persen terhadap target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 294,1 triliun. Angka realisasi BNPB itu berada pada zona negatif yaitu 13,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 301,82 triliun. 

Sementara itu, penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni 483,9 persen atau dari Rp 0,97 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Untuk realisasi belanja sebesar Rp 1841,1 triliun hingga September 2020 telah mencapai 67,2 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 2739,2 triliun. Meningkat 15,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 1594,66 triliun. 

Lalu, realisasi belanja Rp 1841,1 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 1211,4 triliun atau 61,3 persen dari target sebesar Rp 1975,2 triliun dengan rincian belanja kementerian/lembaga Rp 632,1 triliun dan belanja non kementerian/lembaga terealisasi Rp 579,2 triliun. 

Secara umum, belanja kementerian/lembaga itu telah mencapai 75,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 836,4 triliun. Sedangkan realisasi belanja non kementerian/lembaga 50,9 persen dari target yaitu Rp 1138,9 triliun. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu sebesar Rp 629,7 triliun atau 82,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp 763,9 triliun. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp572 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 57,7 triliun. 

Sri Mulyani mengisyaratkan bahwa defisit yang dialami Indonesia masih lebih kecil diibanding negara lain yang berada di angka belasan bahkan 20 persen. 

"Jadi defisit Indonesia 4,16 persen dengan pertumbuhan ekonomi kuartal III diperkirakan kontraksi antara minus dua persen sampai minus 0,6 persen. Kita harap Indonesia jauh lebih baik," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini. (antara/jpnn)