ASKARA - Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan reaksi pro dan kontra. 

Presiden, DPR dan KPU bersikukuh akan tetap melaksanakan pilkada dengan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta organisasi masyarakat lain meminta ditunda. Mappilu PWI yang konsen pada pelaksanaan pilkada yang sehat dan berbudaya turut khawatir akan terjadi ledakan kasus Covid-19 di 270 daerah penyelenggara pilkada dan diperkirakan bakal melibatkan sekitar 100 juta orang.

Menyikapi pro kontra tersebut, Mappilu PWI menggelar diskusi daring yang mengangkat tema "Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama". Kegiatan ini digelar pada Kamis (24/9) pukul 14.00 - 16.00 WIB. 

Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, pihaknya terus mencermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat khususnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pun tidak ingin terperangkap dalam silang pendapat soal berlanjut atau ditundanya Pilkada Serentak 9 Desember 2020 itu.

"Tujuan utama diskusi ini ialah pencerahan bagi kalangan wartawan Indonesia dan masyarakat. Mappilu PWI hendak menggali pandangan atau pemikiran dari para tokoh dari berbagai latar belakang melalui seri diskusi ini," jelas Suprapto yang juga menjabat Wakil Sekjen PWI Pusat.

Melalui seri diskusi ini, Mappilu PWI juga akan meminta Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU yang mengatur sanksi tegas kepada peserta pilkada jika pendukungnya melanggar protokol kesehatan. Selain juga meminta KPU tidak mengeluarkan ketentuan terkait kampanye terbuka karena berpotensi menjadi klaster Covid-19.

Diskusi yang baru pertama kali dilaksanakan ini rencananya digelar dwi mingguan atau bahkan mingguan. Intinya, bertitik tolak dari gelaran Pilkada Serentak 2020 yang tetap berlanjut pada 9 Desember mendatang. 

Adapun, narasumber yang akan hadir di antaranya Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo, Asisten Operasi Kapolri Irjen Imam Sugianto, perwakilan PBNU, Sekretaris Lembaga Hikmah dan kebijakan publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Juga ada Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat Dr. Daeng M. Faqih. 

Diskusi akan dimoderatori oleh Frans Sudiarsis dari Mappilu PWI. Peserta yang akan hadir dari pengurus PWI Pusat dan provinsi se-Indonesia, Mappilu PWI Pusat, Mappilu PWI provinsi, Mappilu PWI kabupaten/kota dan wartawan anggota PWI.

Sebelum diskusi dwi mingguan ini digelar, Mappilu PWI melakukan road show ke berbagai pihak. Termasuk bertemu dengan Asisten Operasi Kapolri Irjen Imam Sugianto.

Jebolan Akpol 1990 yang pernah menjadi ajudan Presiden SBY serta wakil kepala Polda DIY dan Kalimantan Barat itu sudah langsung menyatakan kesediaannya menjadi narasumber pada diskusi daring perdana Mappilu PWI.