ASKARA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). 

Kebijakan itu diberlakukan di 25 persen daerah Bodebek yang berstatus zona merah penularan Covid-19. Penerapan PSBM ditetapkan setelah menggelar rapat koordinasi bersama lima kepala daerah Bodebek secara daring di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (14/9). 

Rapat koordinasi diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Rapat tersebut digelar sebagai respons kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Jadi, Jawa Barat khususnya Bodebek telah sepakat akan mendukung program pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM, khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta," kata Kang Emil, sapaan akrabnya. 

Dia menjelaskan, wilayah Bodebek tidak pernah berhenti melakukan PSBB sejak April 2020. Pasalnya, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB Secara Proporsional di Wilayah Bodebek masih berlaku hingga 29 September.

Dengan kesepakatan menerapkan PSBM di zona-zona tertentu di Bodebek, Kang Emil berpesan agar informasi kebijakan itu bisa masif diteruskan kepada publik. 

Mantan wali Kota Bandung itu pun menegaskan pentingnya kekompakan dari kepala daerah atas PSBM. Selain itu, sebagai daerah di Jabar yang berkaitan dengan Jakarta, Bodebek juga harus saling membantu dan menguatkan penanganan Covid-19. 

"Mohon kompak karena Bodebek berbatasan dengan DKI Jakarta. Maka sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan apapun yang terjadi di Jakarta punya imbas luar biasa di Bodebek," Kang Emil berpesan. 

Dalam rapat tersebut dia juga menyarankan agar kepala daerah memiliki anggaran insentif untuk ketua Rukun Warga. Utamanya untuk menghadirkan motivasi kepada ketua RW memberikan edukasi ketika PSBM diterapkan. 

"Ketua RW ini juga bertugas untuk menjadi tim yang mendeteksi dan mencari orang-orang yang diduga harus tes PCR karena kontak erat," kata Kang Emil. 

Dia juga meminta agar tes metode Polymerase Chain Reaction (PCR) terus ditingkatkan di wilayah Bodebek. Termasuk bagi pelaku pariwisata untuk mengejar pengetesan satu persen dari total jumlah penduduk sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Saya titip (pengetesan PCR) satu persen itu nanti koordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19 provinsi. Jika kebutuhan alat PCR masih kurang dan lain sebagainya kami akan bantu," demikian Kang Emil. (jpnn)