ASKARA - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani tentang Pancasila di Sumatera Barat (Sumbar) menuai polemik. Namun ada respons positif terkait pernyataan tersebut. 

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando menilai, pernyataan Puan Maharani itu sebagai bahan introspeksi. Karena lunturnya nilai Pancasila yang terjadi di wilayah tersebut. 

Menurutnya, Puan sekadar menyampaikan keprihatinan yang selama ini banyak dirasakan banyak orang di luar Sumbar. Sebagian orang Sumbar sendiri ada yang salah dengan provinsinya saat ini. 

"Orang Minang tinggal di Jakarta juga banyak yang merasa sedih dengan kondisi daerah asalnya. Seharusnya orang Sumbar bukan marah, melainkan melakukan intropeksi atas sindiran Puan," kata Ade melalui platform di YouTube, yang diunggah Minggu (6/9).

Dia menyadari wilayah Sumbar telah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar pada masa lampau, seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, Tan Malaka dan Hamka, Mohammad Natsir dan Muhammad Yamin. 

Meski Puan sangat menyadari peran sejumlah tokoh itu sebagai sosok pluralis. Namun, saat ini justru tidak ada yang dapat menandingi kemampuan dari para tokoh tersebut. 

"Kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu," jelas dosen Universitas Indonesia itu. 

Ade menyebutkan, Padang termasuk dalam kelompok lima wilayah paling intoleran di Indonesia. Hal itu terbukti dalam indeks Kota Toleran. Bahkan beberapa bulan lalu, Gubernur Sumbar melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. 

"Kalau orang Sumbar memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang," ucap Ade.

Sumbar juga memiliki intelektual kritis dan terbuka saat ini. Seperti Buya Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Emil Salim, Taufik Abdullah, Philip Vermonte, Asvi Warman Adam.

Selain itu, Andrinof Chaniago, Jeffrey Geovani, Saldi Isra, Hamdi Muluk dan Arbi Sanit. Karenanya, dia kembali menegaskan bahwa pernyataan Ketua DPR itu tidak bermaksud menyinggung. 

"Jadi yang diprihatinkan bukanlah orang Minang. Melainkan pemerintahan, pemerintahan nagari, pemuka adat, dan kelompok-kelompok masyarakat berpengaruh di Sumbar," tandasnya.