ASKARA - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan militerisasi di kampus dalam Program Bela Negara perlu dikaji ulang.

Koordinator Serikat Mahasiswa Nusantara (SEMAR Nusantara) Edger Josua, mengatakan, gebrakan baru generasi muda Indonesia, yang disebut Menhan Prabowo Subianto bersama Mendikbud Nadiem Makarim dengan merekrut mahasiswa dan kampus untuk terlibat dalam latihan militer melalui Program Bela Negara kurang tepat.

“Saya menilai usulan pendidikan militer di kampus oleh Kementerian Pertahanan dapat melemahkan nalar kritis mahasiswa. Itu malah menumpulkan nalar itu sendiri, yang seharusnya menjadi ruh dari mahasiswa,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, rasa cinta tanah air untuk mahasiswa bukanlah dengan cara pendidikan militer yang dipaksakan, melainkan dengan dialog.

Edger meminta pendidikan militer dibatalkan. Sebaliknya, berikan ruang lebih banyak kepada mahasiswa untuk berdiskusi.

“Usulan pendidikan militer di kampus tidak tepat dilakukan di Indonesia. Dan itu malah menganalogikan seperti Orde Baru. Kita tahu Orde Baru modelnya seperti itu, tidak menumbuhkan rasa cinta Tanah Air juga,” katanya.

Orde Baru, katanya, merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun dan bercirikan pada militerisme. Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada 1998 lalu.

Menurutnya, Pemerintahan Soeharto juga dikenal dengan upaya dugaan manipulasi sejarah dalam pendidikan dan mengedepankan jargon pembangunan sebagai bentuk kekuasaannya.

Sejumlah pihak yang menolak rencana Soeharto bakal dicap anti pembangunan. Dalam hal pembangunan, militer pun kerap kali dilibatkan oleh Soeharto.

“Jadi sebenarnya rasa cinta Tanah Air bukan seperti itu. Bukan model militerisme. Kecuali kita punya kebutuhan seperti Singapura, karena negaranya kecil mereka mewajibkan semua warga negara laki-laki wajib militer,” lanjut dia.

Karena itu, Edger mengingatkan, pendidikan Indonesia tidak dilakukan asal-asalan. Juga tidak disalahgunakan untuk tujuan politik dan rencana berkuasa oleh pihak-pihak yang sedang terlibat dalam kekuasaan hari ini.

“Saya meminta agar suatu usulan pendidikan tidak digaungkan asal-asalan. Namun harus ada kerangka lebih dahulu dengan adanya tujuan, tahapan, hingga cara mencapainya,” ujarnya.