Senin, 28 September 2020 | 08:07
OPINI

Kembali Seperti Halnya Kota Yogyakarta

Melangkah Kembali Kota Surakarta Menjadi Daerah Istimewa Surakarta

Melangkah Kembali Kota Surakarta Menjadi Daerah Istimewa Surakarta
Aksi Komunitas Masyarakat Pendukung (KMP) Daerah Istimewa Surakarta

GPH. Gusti Tedjowulan sebagai Maha Patih atau Panembahan Agung atau istilah kerennya sebagai Perdana Menteri Kerajaan beberapa waktu lalu melalui kontak WA dengan saya. Saya menyampaikan masalah ini untuk mengingatkan beliau kembali dan Alhamdulillah beliau gusti Tedjowulan mendukung dan sedang di wacanakan kembali ke arah sana, dimohon dukungannya dari semua pihak demi menyelamatkan pamor dan marwah Keraton Kasunanan Surakarta kembali.

Status DIS (Daerah Istimewa Surakarta) masih berlaku saat ini hanya masih dibekukan karena adanya instabilitas politik mengakibatkan adanya situasi yang darurat pada waktu itu. Maka untuk sementara waktu Surakarta dianggap sebagai daerah Karisidenan sampai hari ini.

Tuntutan kota Solo sebagai kota budaya dan kota pelajar akan lebih tepat bila Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti DIY di Yogyakarta. Usulan ini pernah diserukan beberapa tahun lalu di Kasunanan Surakarta. Karena dalam sejarah, status Daerah Istimewa pernah melekat di Surakarta.

Menurut sejarawan UGM Prof Dr Djoko Suryo. Di awal-awal bulan Republik ini berdiri, Surakarta memang pernah diakui Surakarta pernah menjadi Daerah Istimewa. Status itu melekat sejak sekitar September-Oktober 1945. Sebelumnya, Pakubuwono XII bersama dibantu oleh GPH. Soerio Hamidjoyo Putro Dalem PB X (kakek saya) yang saat itu beliau sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengeluarkan maklumat 1 September 1945 yang isinya antara lain menyatakan, Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Tapi kemudian dalam perjalanan sejarah, ada yang membedakan nasib Surakarta dan Yogyakarta, terjadi peristiwa, yakni terjadi gerakan-gerakan revolusi sosial yang merupakan gerakan "Antiswapraja" (kelompok anti Trah Kerajaan) dengan alasan anti feodalisme yang didalangi oleh para tokoh kaum kiri Sosialis cikal bakal PKI Solo dan Boyolali sambung staf pengajar UGM itu.

Gerakan Antiswapraja (anti kerajaan) yang didukung oleh kelompok kiri Komunis itu muncul pada sekitar Oktober 1945 hingga Maret 1946.

Kelompok itu bahkan menculik dan membunuh Pepatih Dalem Kasunanan KRMH Sosrodiningrat. Orang-orang yang pro terhadap gerakan antiswapraja kemudian menduduki posisi Bupati.

Pada Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru yakni KRMT. Yudonagoro juga diculik dan kemudian dibunuh oleh gerombolan Antiswapraja. Pada bulan berikutnya, pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.

GPH. Soerio Hamidjoyo (kakek saya) putra sinuwun PB X juga pernah diculik gerombolan anti Swapraja (anti kerajaan) yang berhaluan \'kiri\' kelompok Komunis Solo tersebut saat itu sampai 1 minggu lebih lamanya dan juga mau diancam akan dibunuh.

Yang dimasalahkan adalah selain mereka anti swapraja rencana kedatangan Van der Plas seorang pejabat teras Belanda ke Keraton, dimana beliau GPH. Soerio Hamidjoyo difitnah memprakarsai kedatangan tokoh Belanda itu.

Namun begitu Komandan Markas Tinggi (MT) Tentara Indonesia yang waktu itu ada di Jogya dengar kalau putra sinuwun PB X GPH. Soerio Hamidjoyo di culik oleh kelompok kiri Komunis langsung kirim beberapa Perwira dan tentara untuk menyerbu gerombolan Antiswapraja membebaskan GPH. Soerio Hamidjoyo Alhamdulillah keluarga bersyukur.

Jadi sudah banyak sekali dalam deretan sejarah kelam kelompok kiri Komunis Solo selalu saja menghalangi membikin masalah dengan keluarga kerajaan Kasunanan dan umat Islam Solo.

Mengapa Kasusunan Surakarta tidak bisa seperti Kesultanan Jogja dalam mensikapi ini?

Kala itu Sunan di Surakarta masih muda belia sehingga tidak sesigap dan sematang Sultan di Yogya di awal-awal bergabungnya dengan Republik ini. Inilah sebagai alasan atau kamuflase yang memunculkan ketidakpuasan dari gerakan Antiswapraja.

Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang sudah didirikan oleh PB XII kemudian dibubarkan lantaran banyaknya kasus penculikan dan kekerasan terhadap sejumlah sentono dalem atau putro dalem sebagai pejabat Kasunanan.

Untuk mengantisipasi tindakan teror tersebut maka Pemerintah sementara menjadikan daerah Surakarta sebagai daerah pemerintahan residensi, maka terbentuklah yang sekarang bernama "Karesidenan Surakarta".

Saat itu pimpinannya Residen dan bukan lagi seorang Sunan atau Raja dari Keraton tapi seorang Walikota biasa.

Kecelakaan masa lalu lah yang membuat Surakarta kehilangan status Daerah Istimewanya. Dan saat ini jaman sudah berubah, lain dulu lain sekarang karena dulu negara baru mengalami transisi menuju kemerdekaan maka lumrah masih rawan kondisi masyarakat belum kondusif seperti sekarang. Berbeda pada jaman ini.

Di Yogya gerakan Antiswapraja tidak ada. Karena peranan umat Islam militan dari para Santri dan ulama di kesultanan Jogja begitu besar dan lebih kuat timbang di Surakarta. Para ulama Jogja sangat mendukung agar sistem pemerintahan Jogjakarta di kelola oleh Sultan kerajaan atau sistem monarki.

Dan benih-benih PKI yang menggerakan Antiswapraja juga tidak kuat dan dominan di wilayah Jogja. Karena masyarakat Jogja keagamaan Islamnya jauh lebih militan dari pada di Solo dan Boyolali waktu itu.

Situasi di Yogya juga cenderung kondusif lantaran tidak ada Syakwasangka atau prejudice terhadap Sultan dan Paku Alam. Kasusnya sekarang pada Surakarta adalah dulu pernah dihapus lalu sekarang diminta kembali status itu.

Menurut saya janganlah jadikan hambatan dengan keadaan sekarang ini dengan adanya dualisme kepemimpinan di Kasunanan Surakarta siapa yang sebagai Sunan atau Raja Paku Buwono XIII yaitu antara Tedjowulan dan Hangabehi.

Karena masalah itu saat ini sudah selesai dan Islah (damai) dimana telah ditetapkan Gusti Ngabehi sebagai Raja PB XIII dan Gusti Tedjowulan sebagai Maha Patih Raja atau Panembahan Agung atau Perdana Menteri Kerajaan.

Beberapa tahun lalu pernah puluhan orang dari Komunitas Masyarakat Pendukung (KMP) Daerah Istimewa Surakarta (DIS) menggelar aksi mendukung keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka juga menuntut agar Surakarta kembali menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti pada tahun 1945.

Aksi ini diprakarsai para Abdi dalem Kasunanan yang berasal dari wilayah Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Alasannya saat Indonesia merdeka, kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta memiliki historis sejarah yang sama dan menyatakan diri bergabung kepada Republik Indonesia.

Hal itu dilakukan oleh Ingkang Sinuhun Susuhunan Paku Buwono XII. Pemerintah Indonesia waktu itu kemudian mengakuinya secara resmi seperti yang tercantum dalam maklumat 1 September 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Tapi kemudian pengajuan DIS diajukan lagi oleh para Sentono Dalem pada tanggal 27 Maret 2014 tapi ditolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi) didukung oleh Roy Suryo yang waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga mengaku masih kerabat Pura Pakualaman Yogyakarta.

Roy Suryo menolak gugatan yang waktu itu diajukan Edhy Wirabhumi sebagai Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta dan Gusti Raden Ayu Koes Isbandiyah sebagai ahli waris mendiang Paku Buwana XII. Karena mereka menggugat aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Roy Suryo, yang paling berhak mengajukan permohonan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta adalah Raja Surakarta, yaitu Paku Buwono XIII Hangabehi atau Mahapatih Tedjowulan. "Kalau beliau berdua yang mengajukan dan didukung keluarga besar dan kerabat keraton, mungkin keputusannya akan lain," ujar Roy Suryo.

Salah seorang anggota Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, Satriyo Hadinagoro, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi sangat lemah karena alasan melihatnya saat kondisi negara Indonesia masih awal merdeka, yang memang wajar masa transisi saat itu masih rawan belum kondusif pola pokir masyarakat waktu dulu tidak sama seperti jaman ini.

Saat ini negara telah merdeka maka sudah tidak ada alasan dan hambatan lagi untuk merealisasikan kota Surakarta sebagai DIS (Daerah Istimewa Surakarta) kembali dengan pertimbangan kultur dan filosofi masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah dan memiliki kesamaan kerajaan karena Solo dan Jogja berasal dari satu rahim kerajaan besar Mataram Islam.

Menurut saya daerah Surakarta lebih baik akibatnya dan kondisinya bila dipimpin kembali oleh seorang Raja (Sunan) seperti Jogja layaknya dari pada kota Surakarta dipimpin oleh seorang Walikota seperti saat ini yang pemilihannya penuh dengan ontran-ontran dan geger-gegeran dengan cara pemilu atau Pilkada dengan saling sikut menyikut, suap menyuap, money politik, manipulasi dan muatan politis ini pasti tidak bisa dihindari yang jauh dari marwah keluhuran budaya jawa padahal Surakarta asal usulnya adalah dipimpin oleh Raja.

Cara pemilihan penguasa model pilkada sebenarnya pas bila diterapkan dikota-kota lain tapi tidak akan tepat bila diterapkan di daerah kota yang ber aura Kerajaan Surakarta dan Jogjakarta.

Karena saya sangat yakin bila Surakarta tidak kembali menjadi DIS suatu saat Surakarta akan hilang pamornya dan marwahnya diawali dengan hilangnya marwah para sentono dalem (penerus trah) dan otomatis akan hilangnya marwah Surakarta sebagai kota kerajaan penerus generasi Mataram.

Apalagi di Surakarta merupakan kerajaan tertua Mataram yang memiliki marwah (kemuliaan) yang dapat mewakili mayoritas masyarakat Solo yang berbudaya dan religius tinggi yang notabene mayoritas Islam militan seperti saat ini.

Bila suatu daerah yang secara kultur, historis dan budaya masih melekat kuat kultur kerajaannya dimana rajanya dijadikan sebagai penguasa wilayah maka rakyat akan merasa bangga dan jauh lebih menghargai pimpinan wilayahnya kepada seorang raja daripada dipimpin oleh seorang dari luar atau seperti bupati / walikota.

Maka masyarakat kota Surakarta sebenarnya banyak berharap kotanya bisa meningkat Gradenya menjadi DIS (Daerah Istimewa Surakarta) seperti dulu, paling tepat kembali dipimpin oleh seorang Sunan atau Raja. Agar Keraton Kasunanan Surakarta nantinya bisa bangkit lebih hidup dan terjaga kelestarian fisik dan cagar budayanya yang saat ini sudah semakin pudar dan hilang pamor dan energinya.

Apalagi kultur masyarakatnya Surakarta yang mayoritas notabene beragama Islam seperti halnya Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa harusnya memiliki perlakuan status yang sama karena sama-sama berasal dari kerajaan besar Mataram Islam sepantasnya dijadikan sebagai Daerah Istimewa yang dipimpin oleh seorang Sultan atau Sunan Islam pula.

Warga Solo harus peduli dan bersama-sama kembalikan kota Solo sebagai kota yang memiliki marwah dan pamor sebagai simbol kerajaan Mataram Islam bukan sebagai kota sarang sosialis komunis.

Saya Kanjeng Senopati sebagai Wayah Dalem Soeriohamijayan PB X mengajak warga Solo, kerabat dan kawulo masyarakat Surakarta yang peduli dengan nilai keluhuran budaya dan kemuliaan trah keraton Kasunanan sebagai punjer kerajaan Mataram Islam dan marwah kota Solo untuk kembalikan kota Solo sebagai kota Istimewa.

Jadikan ini sebagai wacana luhur yang wajib bagi para putro dalem, sentono dalem, abdi dalem dan kerabat kawulo kota Solo.

Surakarta Hadiningrat harus dikelola kembali oleh Putro wayah sinuwun soho sentono dalem yang memiliki rakyat kawulo yang ada sekarang.

Jika inginkan kota Solo dan keraton Kasunanan memiliki cahaya dan pamor kembali yaitu menjadikan Solo sebagai : "Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat" (NKSH).

Kanjeng Senopati

(K.RMH. Tommy Wibowo Hamidjoyo, SE)

Spritualis & Pemerhati Gerakan Keagamaan & Pemerhati budaya

Komentar