ASKARA - Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Pandemi ini mengubah cara manusia beraktivitas sehari-hari, mulai dari interaksi, beribadah, bekerja dan lainya. 

Lantaran itu, pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tatanan kehidupan normal baru atau new normal akibat dampak pandemi Covid-19 yang sangat besar.

Situasi ini direspons cepat oleh pimpinan daerah di Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar telah mulai merancang skemanya. Salah satu sektor yang mulai dibahas adalah di bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Blitar, M Rijanto memastikan seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terhenti walaupun pandemi belum berakhir.

“Pola-pola baru harus dibuat dalam rangka menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Saya memerintahkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mulai melakukan perencanaan-perencanaan menghadapi new normal. Misalnya saja, pelayanan di Dispendukcapil akan tetap dilayani dengan mewajibkan pemohon yang datang untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan antrean tidak terlalu panjang. Begitupun dengan tempat pelayanan lainnya, harus segera dilakukan perencanaan. Dan saya minta seluruh masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ini," ungkap Rijanto kepada awak media, Rabu (27/5).

Terkait dengan bidang lain seperti pendidikan dan dibukanya kembali pariwisata, kata Rijanto, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dan menunggu instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Juga melihat kondisi dinamis yang terjadi di lingkup lokal, regional, nasional dan internasional.

Rijanto mengajak seluruh masyarakat mencegah penyebaran Covid-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Antara lain menjaga jarak aman, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengenakan masker, serta membatasi perjalanan yang tidak perlu.

"Protokol kesehatan harus terus menerus diterapkan secara disiplin hingga Covid-19 pergi dari Nusantara, pergi dari Bumi Blitar," tegasnya.

“Semuanya harus kita pertimbangkan karena kita berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang satu sama lain terikat. Untuk menerapkan kebijakan, kita harus tegak lurus dengan pemerintah provinsi dan pusat," pungkasnya.