ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, mulai Juli mendatang pengembangan Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba harus segera dikerjakan. 

"Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table, berapa dana yang dihabiskan, Juli kita mulai bekerja, kalau tidak bisa kita mundur sebulan," ungkapnya dalam video conference Rakor Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba, Rabu kemarin (15/4). 

Luhut meminta agar pengerjaan DSP Danau Toba dikoordinasikan dalam kementerian/lembaga agar terintegrasi.

"Kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian/lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing,” ujarnya.

Tujuh kementerian nantinya akan bahu membahu memenuhi kebutuhan dukungan yang sudah disepakati bersama. Seperti Kemenparekraf akan mengejar penyelesaian master plan Desa Wisata, dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola Desa Wisata. 

Kemendes PDT akan melakukan pendampingan pengelolaan Dana Desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDES. Lalu, Kementerian PUPR melakukan perbaikan akses jalan menuju dan dalam kawasan desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL. 

Selain itu, Kemenhub akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian Bus Air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan Bus Air. Ada pula, Kemendikbud, Kementerian KLHK, Kemenkominfo dan juga BUMN, seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy, tidak ketinggalan juga peran serta dari Pemda setempat yang harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama menambahkan, pembangunan DSP Danau Toba ini disarankannya agar berkaca dari destinasi wisata di seluruh dunia, di mana kesuksesannya adalah dengan menjaga suasana yang kental dengan kearifan dan kultur lokal, termasuk aksesibiltas dan kebersihan. 

“Jadi kami harap para Bupati agar fokus terhadap kebersihan, dan pengelolaan sampah tetap terjaga. Tugas kami juga mencari potensi kreatifitas anak-anak muda yang masih memegang teguh adat dan budayanya,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya sudah memulai pembangunan berbagai infrastruktur, yang sebagian sudah dalam proses lelang dan ditargetkan pada tahun 2020 ini sudah terjadwal. 

“Program DSP Danau Toba dan lain-lain, seperti yang disampaikan Menko Luhut tadi, sudah mulai bekerjanya dan sudah mulai proses lelang semua, pada bulan Juni-Juli tahun ini sudah bisa dimulai,” jelasnya. 

Menkominfo Johny G. Plate menuturkan pihaknya juga siap memberikan akses jaringan komunikasi. 

“Di beberapa titik masih perlu jaringan, makanya kita perlu memberikan informasi yang cepat, agar provider bisa membangun dengan cepat juga,” terangnya. 

Sementara itu dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menyatakan, beberapa dermaga juga sudah mulai dibangun, dan untuk galangan kapal, sudah dianggarkan dan bisa dimulai pada tahun 2021. Dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, saat ini Bandara Sibisa, runway-nya sudah dapat didarati oleh pesawat berbadan sedang sejenis ATR. 

Plt Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu mengatakan, hingga saat ini terus melaksanakan komunikasi intens dengan Menparekraf. Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba ini sendiri harus mencakup budaya dan kearifan lokal setempat, termasuk penggunaan bahasa daerah sebagai warisan luhur masyarakat Batak. 

“Desa Sigapiton masih sangat kental budaya dan kearifan lokalnya, Sigapiton akan menjadi contoh untuk pembangunan 9 desa lainnya,” tutupnya.

Rencananya, di DSP Danau Toba juga akan dikembangkan 10 Desa Wisata yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (3 Desa), Kabupaten Toba (4 Desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (3 Desa). Dari semua Desa tersebut ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (7 Desa), penyediaan air bersih (5 Desa), pelatihan SDM (3 Desa) dan perbaikan rumah adat (2 Desa).