Jokowi: Kebijakan Lockdown Tidak Boleh Diambil Pemerintah Daerah
ASKARA - Presiden Joko Widodo mengaku terus mengikuti perkembangan situasi terkait virus corona (Covid-19) dan memberikan perintah yang terukur, agar bisa menghambat penyebaran virus tersebut.
Pemantauan tersebut, kata Jokowi, dilakukan agar tidak terjadi dampak yang dapat memperburuk ekonomi dan mempersulit kehidupan masyarakat. Menurutnya, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam, agar efektif menyelesaikan masalah, dan tidak semakin memperburuk keadaan.
Terkait kebijakan lockdown, Jokowi menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan oleh kepada daerah, bahkan saat ini pemerintah pusat juga belum bisa ambil keputusan untuk melakukan lockdown.
"Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," ungkapnya di Istana Bogor, Senin (16/3).
Jokowi menuturkan, yang paling penting adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.
Saat ini, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, serta beribadah di rumah juga terus untuk pihaknya gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19.
Hal itu juga dilakukan dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya. Selain itu, transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan catatan dengan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans.
"Yang penting mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," tegasnya.
Jokowi menegaskan, kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan Covid-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi dan membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas Covid-19," tegasnya.
Hal itu juga disebutkan Jokowi untuk menghindari kesimpang-siuran informasi yang disampaikan kepada publik, Jokowi meminta agar Satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat.
Terakhir, Jokowi meminta agar masyarakat menekankan untuk mencuci tangan dengan bersih, termasuk kepada para pelajar agar tetap belajar di rumah, termasuk kepada para pegawai untuk tetap beribadah di rumah.
"Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan Covid-19 ini," tandasnya.

Komentar