Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengurangi layanan transportasi publik di Jakarta. Kebijakan pengurangan layanan itu dilakukan terhadap kapasita  jam layanan dan  muatan MRT, LRT dan Transjakarta. Selain itu juga akan dilakukan pembatasan orang masuk ke halte Transjakarta, stasiun MRT dan LRT.  Entah apa alasan Anies mengurangi kapasitas layanan pada saat penanganan penyebaran virus Corona. Jelas pengurangan kapasitas layanan ini akan menambah panik masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Aneh sekali kebijakan yang diambil oleh Anies, mengurangi layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transajakarta. Sekarang saja para pengguna layanan transportasi publik khususnya Transjakarta tidak dilayani secara manusiawi. Masyarakat pengguna Transjakarta sekarang ini dipaksa menggunakan Transjakarta dalam keadaan padat tidak manusiawi.  Jelas, Anies membuat kebijakan  mengurangi layanan transportasi ini konyol dan tidak memperhitungkan kebutuhan serta situasi aktual. Alasan kebijakan mengurangi interaksi secara dekat  jadi tidak benar. Dalam keterangan pers tadi siang di Balaikota juga Anies mengatakan bahwa jika ajakan mengurangi kegiatan di luar rumah dan pengurangan layanan transportasi publik ini berhasil maka Jakarta tidak perlu ditutup.

Kebijakan pengurangan layanan transportasi publik di Jakarta dan mengurangi berkegiatan di luar rumah itu agar Jakarta tidak ditutup. Anies Baswedan sebagai gubernur tahu betul bahwa yang bekerja atau berkegiatan di Jakarta bukan hanya warga Jakarta tetapi juga warga dari sekitar Jakarta yakni  Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Ya Jakarta memang tidak ditutup tetapi akses menuju dan di dalam Jakarta dikurangi secara drastis seperti dikatakan oleh gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sementara jumlah fasilitas bekerja, bisnis dan perkantoran  di Jakarta masih berkegiatan seperti biasa.  Pengurangan layanan transportasi publik ini jadi membingungkan masyarakat dan akan menimbulkan masalah kekacauan di area layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transjakarta.

Kebingungan dan kekacauan itu akan terjadi karena kebijakan yang diambil seperti  situasi mengisolasi atau menutup Jakarta. Sisi lain kebijakan pengurangan kapasitas layanan transportasi publik ini seperti  Jakarta sudah genting berbahaya dan  mendorong Jakarta harus ditutup saja. Menutup Jakarta dalam kondisi seperti sekarang ini bukanlah mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan jika Jakarta ingin ditutup. Selain pertimbangan yang saya sampaikan di atas juga perlu pertimbangan menyiapkan kebutuhan  logistik serta  keamanan Jakarta dan sekitarnya. Artinya kebijakan menutup Jakarta atau setidaknya mengurangi akses dan layanan transportasi publik Jakarta tidak bisa hanya dibuat berdasarkan hitungan kondisi Jakarta saja.

Seperti tadi saya katakan bahwa yang bekerja atau berbisnis di Jakarta juga banyak dari warga Bodetabek dan  sudah terbiasa dengan ritme layanan seluruh transportasi publik di Jakarta serta Bodetabek secara normal. Jadi seharusnya kebijakan pengurangan sebelumnya dibicarakan secara baik bersama Tim Penanganan Virus Corona dan Pemerintah Pusat. Aneh juga kebijakan pengurangan layanan  transportasi publiknya hanya yang merupakan pengelolanya di bawah pemprov Jakarta. Sementara itu layanan Kereta Commuter Line atau KRL yang merupakan BUMN tetap menjalankan layanan seperti biasa.

Berarti pendekatan dan perhitungan kebijakan pengurangan layanan transportasi publik bias Jakarta. Tentu pendekatan kebijakan yang bias jakarta ini akan ada menimbulkan masalah di lapangan. Salah satu masalah adalah akan bisa terjadi  penumpukan dan kepadatan pengguna KRL saat berpindah ingin melanjutkan perjalanan menggunakan MRT, LRT atau Transjakarta. Penumpukan dan kekacauan ini akibat dari perbedaan tindakan  antara KRL yang beroperasi normal  dengan MRT - LRT dan Transjakarta yang dikurangi kapasitas layanannya. Tidak mudah merubah ritme perjalanan masyarakat pengguna transportasi publik. Tentu mereka sudah terbiasa dengan ritme pelayanan transportasi publik secara normal baik KRL, MRT, LRT atau Transjakarta. Juga jika kebijakan pengurangan layanan transportasi publik ini disampaikan secara baik,akan menimbulkan ketakutan atau kepanikan di tengah masyarakat Bodetabek yang sudah biasa bekerja atau melakukan perjalanan ke serta di Jakarta setiap hari. Usul saya sebaiknya gubernur Jakarta Anies Baswedan membatalkan  kebijakan pengurangan layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transjakarta. Wong tidak dikurangi saja, biasa kita lihat padatnya tidak terlayaninya secara manusiawi para pengguna layanan Transjakarta dan MRT terutama pada jam sibuk. Apakah fakta ini tidak terlihat oleh gubernur Jakarta hanya karena hendak memaksa agar bisa menutup Jakarta? Bisa dibayangkan betapa panik, takut dan kacaunya masyarakat pengguna transportasi publik di Jakarta.

Justru seharusnya yang dilakukan oleh gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah kebijakan menambah kapasitas layanan transportasi publik di Jakarta jika ingin mengurang interaksi dekat karena padatnya di Transjakarta, MRT atau LRT berikut di halte atau juga di stasiunnya.

Azas Tigor Nainggolan

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Analis Kebijakan Transportasi