ASKARA – Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Di tengah panasnya isu perubahan iklim dan krisis pangan global, Indonesia justru membawa kabar baik ke Our Ocean Conference 2026 di Mombasa, Kenya, 16–18 Juni ini.

Bukan sekadar janji, Indonesia datang dengan peta jalan. Di hadapan para kepala negara dan pemimpin dunia, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Anggota DPR RI, memaparkan bagaimana laut bisa jadi mesin baru ekonomi nasional tanpa harus mengorbankannya.

“Ekonomi Biru bukan soal keruk laut sebanyak-banyaknya. Ini soal bagaimana kita sejahtera, tapi laut tetap lestari untuk anak cucu,” kata Prof. Rokhmin dalam pidatonya, Senin (16/6).

Di satu sisi, lanjutnua, Indonesia masih perlu memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut untuk menghasilkan barang (komoditas dan produk) dan jasa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan pekerjaan layak bagi kelas pekerja yang tumbuh, mengentaskan kemiskinan, dan mengubah status pembangunan dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi (makmur) pada 2045 (Indonesia Emas 2045).  Di sisi lain, keberlanjutan banyak ekosistem pesisir dan laut serta sumber daya alamnya terancam oleh: penangkapan ikan berlebih; penangkapan ikan merusak; IUU fishing; polusi; kerusakan ekosistem pesisir (muara, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang); serta dampak Perubahan Iklim Global termasuk kenaikan muka air laut, pengasaman laut, cuaca ekstrem, El-Nino, dan La-Nina. "Solusinya adalah: menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan!" tegasnya.

Menurutnya, ekonomi Biru bukan sekadar mengekstrak lebih banyak sumber daya dari laut. Melainkan tentang menciptakan kemakmuran berkelanjutan dengan menjaga integritas ekologis ekosistem pesisir dan laut sambil menghasilkan peluang ekonomi bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam kerangka Ekonomi Biru, konservasi dan pembangunan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan yang berlawanan. Sebaliknya, keduanya harus diakui sebagai pilar yang saling memperkuat dari pembangunan berkelanjutan. Laut yang sehat bukanlah hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Laut yang sehat adalah fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Data yang dibuka Prof. Rokhmin cukup mencengangkan. "Potensi ekonomi dari 11 sektor Ekonomi Biru Indonesia ditaksir mencapai US$1,4 triliun per tahun, atau sekitar Rp 21.000 triliun. Angka itu setara 5 kali APBN 2024."

Sektor ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada 45 juta orang atau 30 persen angkatan kerja nasional yang menggantungkan hidup dari laut — mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku wisata bahari.

Ironisnya, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB baru 12 persen. Jauh di bawah negara seperti Norwegia atau Maladewa yang bisa tembus di atas 30 persen, padahal lautnya tak sebesar Indonesia. “Artinya, kita baru menggarap sedikit. Potensinya luar biasa, tapi belum optimal,” ujar Prof. Rokhmin yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004.

Dalam forum itu, Prof. Rokhmin mengajak dunia meninggalkan jebakan “growth mania” — mental mengejar pertumbuhan tanpa peduli lingkungan. Slogan “kaya dulu kotor, bersihkan nanti” sudah tak relevan.

Ia menawarkan jalan tengah bernama Pembangunan Berkelanjutan. “Kita tetap butuh pertumbuhan, perlu ciptakan lapangan kerja, entaskan kemiskinan. Tapi caranya harus cerdas. Jangan sampai kita wariskan laut yang rusak ke generasi berikutnya,” tegasnya.

Sebab itu, Indonesia mendorong visi “30 by 45”: melindungi 30 persen wilayah laut Indonesia pada tahun 2045. Target ini sejalan dengan komitmen global 30x30.

Meluruskan Salah Paham soal Kawasan Konservasi

Salah satu kunci dari visi itu adalah Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Selama ini, tegasnya, KKP sering disalahpahami sebagai wilayah pesisir dan laut di mana pembangunan ekonomi dibatasi atau bahkan dilarang. Kenyataannya, KKP yang dirancang baik dan dikelola efektif adalah investasi pada modal alam, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan kemakmuran masyarakat.

Banyak studi di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa KKP berkontribusi pada pemulihan stok ikan, meningkatkan ketahanan ekosistem, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, meningkatkan penyerapan karbon, memperbaiki perlindungan pesisir alami, dan menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui efek limpahan biologis perikanan, akuakultur, wisata bahari, dan kegiatan ekonomi ramah lingkungan lainnya. Di Indonesia, KKP semakin diakui sebagai aset strategis untuk mencapai tujuan konservasi dan pembangunan.

Pemerintah RI telah membuat kemajuan besar dalam memperluas kawasan konservasi laut. Namun, keberhasilan tidak boleh diukur semata dari jumlah hektar yang ditetapkan sebagai KKP. Tujuan akhirnya haruslah pengelolaan yang efektif, pembiayaan yang memadai, penegakan hukum yang kuat dan dihormati, partisipasi masyarakat, pemantauan ilmiah, dan hasil ekologis serta ekonomi yang terukur. Tantangan di hadapan kita bukanlah sekadar menciptakan KKP, tetapi memastikan KKP memberikan manfaat nyata bagi ekosistem laut dan masyarakat. “Seolah kalau sudah KKP, nelayan nggak boleh masuk, ekonomi mati. Itu keliru,” katanya.

Justru, lanjut dia, KKP yang dikelola baik adalah investasi. Studi di berbagai negara membuktikan, KKP bisa bikin ikan melimpah lagi, terumbu karang sehat, dan ujungnya mendongkrak pendapatan nelayan serta pariwisata.

“Jadi bukan bikin KKP sebanyak-banyaknya. Tapi pastikan KKP itu hidup, memberi manfaat nyata untuk rakyat dan ekosistem,” tamba anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional, Pusat Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman.

Empat Jurus Indonesia di Persimpangan Jalan

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini mengakui, posisi Indonesia memang tak mudah. Di satu sisi harus mengejar target Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, laut Indonesia digerogoti 9 ancaman besar, mulai dari pencurian ikan, sampah plastik, kerusakan mangrove, hingga dampak El Nino.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan, kerangka ICCA (Wilayah Kehidupan):

• Dokumentasi Formal: Kelompok Kerja ICCAs Indonesia (WGII) menerapkan prosedur standar yang ketat untuk mendokumentasikan kawasan konservasi Masyarakat Adat.

• KKP Adat: Kawasan seperti Misool Utara (dideklarasikan oleh pemimpin adat pada 2018) beroperasi sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang sah secara hukum tanpa zonasi negara tradisional.

• Garis Dasar Sosial-Ekologis: Program LAUTRA Bank Dunia secara ketat mengintegrasikan standar ESS 7 untuk melindungi hak dan mewajibkan konsultasi yang bermakna bagi penjaga pesisir.

Untuk itu, Indonesia menyiapkan empat jurus:

1. Perencanaan Ruang Laut (MSP). Ibarat tata kota, laut juga harus ditata. Mana untuk nelayan, mana untuk wisata, mana untuk pelayaran, mana untuk konservasi. Biar tidak bentrok dan ada kepastian hukum bagi investor.

2. Pembiayaan Inovatif. APBN tak cukup. Indonesia mulai menjajaki obligasi terumbu karang, blended finance, dan menggaet swasta.

3. Berdayakan Warga Pesisir. 45 juta warga pesisir butuh akses pendidikan, teknologi, modal, dan pasar. “Kalau mereka sejahtera, mereka yang paling depan jaga laut,” ujarnya.

4. Kawal Lewat Parlemen. Komisi IV DPR RI punya tiga peran: bikin UU yang pro laut, kawal anggaran, dan awasi agar program tidak melenceng.

Laut adalah Masa Depan

Prof. Rokhmin Dahuri menutup pidatonya dengan optimistis. Ia percaya, jalan menuju Indonesia Emas 2045 tak cukup hanya dengan industri di darat. Laut adalah peluang terbesar abad ke-21.

Masa depan yang kita cari sudah jelas. Kita membayangkan lautan yang tetap sehat dan produktif. Kita membayangkan masyarakat pesisir yang makmur, tangguh, dan berdaya. Kita membayangkan pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Kita membayangkan jalur pembangunan di mana konservasi dan kemakmuran maju bersama.

• Bagi Indonesia, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya melalui industrialisasi di darat. Itu juga harus didorong oleh pengembangan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut kita yang luas. Laut mewakili salah satu peluang terbesar abad kedua puluh satu.

• Jika dikelola dengan bijak, ia dapat menyediakan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian berkelanjutan untuk generasi mendatang.

• Melalui konektivitas bio-ekologis dan oseanografi, penyerapan karbon, pengatur iklim, siklus hidrologi, siklus nutrisi, dan fungsi penunjang kehidupan lainnya dari ekosistem pesisir dan laut Indonesia serta transfer teknologi dan perdagangan, keberhasilan Pembangunan Ekonomi Biru dan konservasi Indonesia juga akan bermanfaat bagi pesisir dan lautan dunia serta umat manusia.

• Karena itu marilah kita bekerja sama membangun masa depan di mana tata kelola laut terpadu menjadi landasan pembangunan berkelanjutan. Masa depan di mana Ekonomi Biru, Kawasan Konservasi Perairan, dan Perencanaan Ruang Laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan tetapi sebagai jalan menuju dunia yang lebih makmur, adil, dan berkelanjutan.

“Kalau kita kelola dengan bijak, laut bisa kasih kita ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, dan pekerjaan untuk anak cucu kita,” kata Duta Kehormatan Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan.

Pesan dari Mombasa itu jelas: Indonesia memilih jalan tengah. Tidak anti pembangunan, tapi juga tidak mau gadaikan laut. Sebuah tawaran yang kini ditunggu dunia: mampukah Indonesia membuktikan bahwa ekonomi bisa tetap biru, dan laut tetap lestari?