ASKARA - Sejumlah pejabat daerah hingga tokoh masyarakat Natuna, Riau bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Pertemuan itu untuk membahas pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, China. 

Menurut Mahfud, ada keterlambatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat Natuna mengenai pemilihan Natuna sebagai tempat untuk observasi WNI yang berhasil dievakuasi dari pusat mewabahnya virus corona. 

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat," ujar Mahfud MD di kantornya, Jakarta, Selasa (4/2).

Sehingga timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna terlambat dan itu supaya harus dimaklumi. 

"Bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," tutur Mahfud.

Dalam hal ini pemerintah bekerja cepat dan memutuskan untuk mengambil tempat observasi di Natuna. Tempat itu dianggap cukup aman menempatkan sejumlah warga negara Indonesia dari China.

"Dan dekat dengan instalasi militer, untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," jelasnya. 

Untuk itu, pihaknya menerima dan mendengar aspirasi Bupati Natuna, Ketua DPRD, kemudian tokoh masyarakat Ketua KNPI dari Natuna. Serta ada akademisi dan perwakilan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. 

"Kesimpulannya sebenarnya hal-hal yang disampaikan sudah sudah dibicarakan juga oleh pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan Terawan itu akan berkantor di Natuna dan sebenarnya sudah mulai berkantor," ungkap Mahfud.