Senin, 08 Juni 2026 | 09:42

UU

1.000 Persen Sejalan dengan DPD RI, WALUBI Desak Terbangunnya Konsensus Nasional Kembali ke UUD 1945
NEWS

1.000 Persen Sejalan dengan DPD RI, WALUBI Desak Terbangunnya Konsensus Nasional Kembali ke UUD 1945

ASKARA - Perwakilan Umat Buddha Seluruh Indonesia (WALUBI) menyatakan kesiapannya bergabung dengan DPD RI dan elemen masyarakat lain mendesak stakeholder negara membangun ...

Sultan Sebut UU ASN Terbaru Menjadi Produk Legislasi Paling Berkualitas

ASKARA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai hasil revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru menjadi produk legislasi pali ...

Di Konferensi SAFET, Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Terus Perangi IUU Fishing

ASKARA - Penasehat Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. menegaskan, Indonesia terus memerangi IUU fishing yang sangat ...

Kembali ke UUD 1945, LaNyalla Minta Forum Doktor Kawal Proses Desakan ke MPR

ASKARA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta dukungan seluruh komponen bangsa untuk berjuang all out mengembalikan UUD 45 kepada naskah asli, untuk kemudia ...

Soal Revisi UU ASN, Endro Suswantoro: Ini Komitmen untuk Melindungi Honorer

ASKARA - Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro mengungkapkan bahwa pembahasan Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah mencapai tahap akhir.  Menurut Endr ...

Soal Revisi UU Statistik, Baleg DPR Usulkan Penguatan Kewenangan BPS

ASKARA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri mengusulkan penguatan kewenangan Badan Pusat Statistik dalam revisi Undang-Undang (UU) Statistik yang saat in ...

PPDB Bermasalah, Komite III DPD RI Lakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap PPDB dan UU No. 20 Tahun 2003

ASKARA– Komite III DPD RI kembali menggelar kegiatan Kunjungan Kerja Komite III DPD RI dalam Rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 te ...

Anggota DPR dari Gerindra Ini Dorong Revisi UU Peternakan

ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endang Setyawati Thohari menilai aturan di Undang-Undang (UU) 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 18 Tahun 2009 ten ...

Muhammad Kadafi: UU PKPU Kepailitan Kepastian Hukum Jalankan Kewajiban Hutang

ASKARA - Muhammad Kadafi Law Firm Advokat,  Kurator Kepailitan, Konsultan Hukum menjelaskan  Undang Undang Kepailitan & PKPU adalah sebagai salah satu saran ...

Komite III DPD RI Desak RUU PPRT Segera Disahkan

ASKARA – Komite III DPD RI mendesak agar RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan oleh DPR agar para pekerja rumah tangga mendapatkan ha ...

Tinjau Program Food Estate, Komite II Undang Kementerian/lembaga Kunker Pengawasan UU Pangan

ASKARA – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 6 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Unda ...

Dukungan Kembali ke UUD 1945 Terus Mengalir, Kali ini dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia

ASKARA - Forum Doktor & Cendekiawan Indonesia mendukung Proposal Kenegaraan DPD RI yang berupaya mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, untuk k ...

Abdullah Puteh dan Menteri Investasi Bahlil Lahadia Bahas UUPA dan Investasi di Aceh

ASKARA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Aceh, Prof. Abdullah Puteh, temui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadia dal ...

Guspardi Gaus: Wacana Pembubaran DPD Harus Melalui Amandemen UUD

ASKARA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar DPD RI dibubarkan. Menurut Jimly, selama menjabat sebagai anggota DPD RI sud ...

Pemerintah Minta Revisi UU IKN Guna Keberlanjutan Pembangunan dan Atasi Kendala

ASKARA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkapkan pemerintah telah menyampaikan sembilan klaster pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahu ...