ASKARA - Wakil Bupati Merauke Dr. H. Fauzun Nihayah, SHI, MH, mendorong penguatan Forum Perlindungan Peduli Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Merauke agar semakin optimal menjalankan misi kemanusiaan, khususnya dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal tersebut disampaikan Fauzun saat memimpin pertemuan evaluasi program dan rencana tindak lanjut Forum PPPA di ruang pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Merauke, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum PPPA. Fauzun didampingi Kepala DP3AKB Merauke, Delsiana Gebze, A.Sos, serta perwakilan bidang SDM Polres Merauke.
Dalam arahannya, Fauzun menegaskan bahwa keberlanjutan forum membutuhkan komitmen bersama, termasuk dukungan anggaran operasional agar kegiatan organisasi dapat berjalan lebih maksimal.
“Memang kerja kolaborasi yang selama ini kita lakukan melekat pada institusi masing-masing dalam kerja-kerja pelayanan. Namun, setidaknya harus ada dana operasional yang cukup bagi jalannya organisasi ini agar lebih giat lagi bekerja dalam misi-misi kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan perempuan, terutama dalam membangun keberanian untuk mengenali, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya.
“Perempuan harus mampu mengadvokasi dirinya sendiri, sehingga mampu meminimalisasi terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.
Menurut Fauzun, forum yang telah terbentuk selama satu tahun tersebut harus menjadi ruang kepedulian dan rumah bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu.
“Forum ini harus menjadi rumah bagi kita untuk menolong orang lain,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing bidang melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan maupun agenda yang masih perlu ditindaklanjuti. Evaluasi mencakup bidang pencegahan, penanganan kasus, serta pemulihan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
Sejumlah program yang dipaparkan meliputi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hingga pencegahan perkawinan anak di bawah umur.
Tingginya persoalan kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu perhatian serius. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Merauke setiap hari dihadapkan pada berbagai persoalan dan laporan yang membutuhkan penanganan secara serius serta berkelanjutan.
Fauzun menilai, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota forum agar upaya perlindungan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Bidang penanganan kasus juga memaparkan capaian kerja forum dalam mendampingi dan menangani sejumlah kasus yang dilaporkan melalui Unit PPA, termasuk perkara yang berlanjut hingga proses di Kejaksaan dan Pengadilan.
Sementara itu, bidang pemulihan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan rumah singgah, serta belum tersedianya tenaga psikolog klinis menjadi tantangan yang perlu segera dicarikan solusi.
Untuk memperkuat keberlanjutan program, Fauzun berharap Forum PPPA dapat memperluas kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta melibatkan dunia usaha dan industri yang beroperasi di Kabupaten Merauke.
Kepala DP3AKB Merauke, Delsiana Gebze, menyambut positif pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Masukan dari tokoh agama, organisasi perempuan, LSM, lembaga bantuan hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP hingga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dinilai penting untuk memperkuat program dan langkah nyata forum ke depan.
Melalui evaluasi ini, Forum PPPA diharapkan semakin solid dan mampu membangun kerja kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan, pemulihan, serta pemberdayaan korban.
Sebab, perlindungan perempuan dan anak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan panggilan kemanusiaan yang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
