ASKARA-Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kekuasaan negara dalam sistem demokrasi harus memperoleh legitimasi dari rakyat dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta diabdikan untuk kepentingan masyarakat.
Hal ini Puan Maharani saat memberikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Di forum yang mengangkat tema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menekankan kembali bahwa demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin.
Demokrasi menurutnya harus mampu memastikan rakyat memiliki peran dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.Dari pergulatan itu, lanjutnya berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,
Puan menjelaskan, gagasan mengenai kedaulatan rakyat sebenarnya telah melalui perjalanan panjang dalam sejarah peradaban dunia. Sejak masa Yunani Kuno hingga terbentuknya negara-negara demokrasi modern, perdebatan mengenai sumber kekuasaan, batas kewenangan pemerintah, serta kepentingan rakyat terus berkembang.
Sejarah tersebut katanya menunjukkan bahwa demokrasi merupakan hasil perjuangan panjang untuk membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menjamin hak dan kepentingan masyarakat.
Meski demikian, pihaknya mengingatkan bahwa pengakuan terhadap kedaulatan rakyat belum otomatis menjamin terciptanya demokrasi yang adil dan berkualitas.
“Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” tegas Puan.
Pihaknya menilai tantangan demokrasi saat ini bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga menjamin masyarakat dapat menentukan masa depannya serta menikmati hasil pembangunan.
Pada kesempatan itu, Puan juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi bangsa. Ia mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempersatukan bangsa, dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Puan menyebut Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai salah satu tokoh penting yang membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia.
Menurutnya, kualitas seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari lamanya memegang kekuasaan, melainkan dari besarnya perubahan yang dihasilkan dan manfaatnya bagi generasi mendatang.
“Kepemimpinan yang bernilai, tidak ditentukan oleh lamanya kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihasilkan, serta pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya,” ujarnya.
Puan kemudian mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat demokrasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial. Pihaknya mengingatkan bahwa hakikat demokrasi tidak boleh berhenti pada hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” katanya.
.Habibie Democracy Forum 2026 diselenggarakan oleh The Habibie Center, lembaga independen yang didirikan Presiden ketiga RI BJ Habibie bersama keluarga pada 10 November 1999.
Forum tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, partai politik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, media, serta kelompok pemuda dan perempuan untuk membahas perkembangan demokrasi Indonesia.
Hadir pada acara itu, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus Dewi Fortuna Anwar, serta Direktur Eksekutif Nadia Habibie.
Dalam kesempatan itu, Ilham Habibie menyampaikan alasan pihaknya menghadirkan Puan sebagai salah satu tokoh utama dalam forum tersebut.
“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” kata Ilham.
Sejumlah tokoh nasional dan internasional turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Besar Selangor Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga internasional.(dry)
