ASKARA- Komisi V DPR mendorong pemerintah mengintegrasikan lembaga penanggulangan bencana dalam satu komando serta menyiapkan anggaran khusus yang dapat digunakan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda dalam diskus Dialektika Demokrasi bertema "Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan integrasi terlihat dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melibatkan sejumlah lembaga seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Pekerjaan Umum.

“Ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi penanganan gempa NTT mencakup pemantauan gempa susulan dan potensi tsunami, evakuasi korban, hingga pemulihan infrastruktur.

Untuk itu, pihaknya meminta BMKG terus memperbarui informasi mengenai potensi gempa susulan dan menyampaikannya secara spesifik hingga tingkat kabupaten dan kota agar masyarakat memiliki rujukan yang jelas untuk melakukan evakuasi.

“Kita minta dengan berbagai saluran, berbagai stakeholder terkait yang ada di NTT untuk itu bisa disampaikan kepada masyarakat umum, terutama masyarakat yang kena dampak bencana,” katanya.

Untuk penanganan korban, Syaiful Huda menegaskan Komisi V meminta Basarnas mempercepat mobilisasi tim dan peralatan dari wilayah terdekat.

Syaiful mengatakan respons pencarian dan pertolongan dalam 12 hingga 24 jam pertama relatif baik, meski masih terdapat korban meninggal akibat tertimpa bangunan.

Sementara itu, menurutnya, ementerian Pekerjaan Umum difokuskan pada pemulihan akses jalan dan fasilitas publik yang rusak. Perbaikan air bersih dan sanitasi juga menjadi prioritas, sedangkan penanganan gangguan kelistrikan dilakukan PLN.

Di sisi lain, Syaiful menilai pembagian kewenangan penanggulangan bencana kepada banyak lembaga dapat membuat koordinasi dan penggunaan anggaran tidak optimal.

Untuk itu, Komisi V mendorong anggaran kebencanaan difokuskan dalam satu kelembagaan dan dapat digunakan tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga untuk pemulihan.

“Kita ingin anggaran kebencanaan ini difokuskan dalam satu kelembagaan tunggal dan dari situ baru nanti didistribusikan sesuai dengan tugas dan fungsi,” ujarnya.

Menurut dia, sistem tersebut diperlukan agar penanganan bencana tidak berhenti setelah masa darurat berakhir.

“Supaya semua resource tidak berhenti di saat tanggap darurat, tapi juga sampai berlanjut memastikan semua pelayanan publik, semua infrastruktur bisa kembali seperti sedia kala sebelum gempa bumi,” jelas Willy.

Sebab tanpa integrasi kelembagaan dan skema anggaran yang jelas kata dia, risiko saling mengandalkan antarlembaga akan tetap terjadi.(dry)