ASKARA - Perdebatan mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan isu pendidikan Gibran Rakabuming Raka, terus menyita perhatian publik. Di media sosial, pembahasannya bahkan sering kali lebih ramai dibandingkan perdebatan mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Lalu muncul pertanyaan, apakah ramainya isu personal tersebut merupakan bentuk pengalihan isu, atau memang hanya konsekuensi dari cara kerja media sosial?
Pertanyaan ini menarik, tetapi jawabannya tidak sederhana.
Di satu sisi, isu yang menyangkut figur publik memang jauh lebih mudah menarik perhatian. Persoalan ijazah, misalnya, menyentuh soal kejujuran, kredibilitas dan kepercayaan terhadap seorang tokoh. Karena menyangkut nama besar dan keluarga politik, perdebatan pun cepat berkembang menjadi konsumsi publik.
Sementara itu, persoalan seperti defisit anggaran, utang negara, efisiensi belanja pemerintah atau pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terasa lebih rumit. Padahal, dampaknya bisa jauh lebih besar dan berlangsung dalam jangka panjang.
Inilah yang perlu menjadi perhatian.
Ketika isu personal mengalahkan isu kebijakan
Masyarakat tentu berhak membicarakan isu ijazah Jokowi maupun pendidikan Gibran. Jika ada persoalan hukum atau fakta yang perlu diklarifikasi, tentu harus diselesaikan melalui mekanisme yang semestinya.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika perhatian publik begitu tersedot pada isu personal sehingga pembicaraan mengenai persoalan negara menjadi kurang menarik.
Media sosial memang bekerja dengan cara demikian. Informasi yang mengandung konflik, kontroversi dan emosi biasanya lebih cepat menyebar daripada penjelasan panjang mengenai angka APBN atau kebijakan fiskal.
Akibatnya, satu potongan video atau pernyataan kontroversial tentang ijazah bisa mendapatkan perhatian jauh lebih besar dibandingkan pembahasan mengenai berapa besar anggaran negara yang dialokasikan untuk sebuah program.
Bukan berarti masyarakat tidak peduli terhadap ekonomi. Bisa jadi, persoalannya adalah isu ekonomi membutuhkan energi lebih besar untuk dipahami.
Apakah ini sengaja dibuat sebagai pengalihan?
Sampai pada titik ini, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa isu ijazah Jokowi atau pendidikan Gibran sengaja diciptakan sebagai sebuah operasi pengalihan isu untuk melindungi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tetapi, mengatakan tidak ada pengalihan isu yang disengaja juga membutuhkan bukti.
Yang lebih masuk akal adalah melihat persoalan ini dari dua sisi.
Pertama, sebuah isu bisa menjadi pengalih perhatian tanpa harus sengaja diciptakan sebagai pengalih perhatian.
Ketika isu personal sudah terlanjur besar, energi publik otomatis terserap ke sana. Para politisi, pendukung, pengkritik, influencer dan media kemudian ikut memperpanjang perdebatan. Pada akhirnya, isu tersebut mempunyai kehidupan sendiri.
Kedua, setiap isu yang sedang ramai tentu dapat dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan politik.
Ini bukan sesuatu yang baru dalam politik. Ketika perhatian publik sedang terfokus pada satu persoalan, isu lain bisa saja menjadi kurang mendapat sorotan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya “siapa yang menciptakan isu ini?”
Tetapi juga,
“Siapa yang diuntungkan ketika perhatian publik terserap oleh isu ini?”
Jangan sampai lupa mengawasi kebijakan
Apa pun jawaban atas polemik ijazah Jokowi dan pendidikan Gibran, masyarakat tetap mempunyai pekerjaan yang lebih besar sebagai warga negara, yakni mengawasi jalannya pemerintahan.
Program MBG, misalnya, menyangkut anggaran negara dalam jumlah besar dan menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Begitu pula kebijakan utang, pengelolaan APBN, investasi, lapangan pekerjaan dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya.
Isu personal boleh dibicarakan. Tetapi jangan sampai isu tersebut membuat masyarakat lupa bertanya:
Ke mana uang negara dibelanjakan?
Seberapa efektif program pemerintah?
Siapa yang menikmati manfaatnya?
Dan tak kalah penting,
"Apakah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat?"
Pada akhirnya, publik tidak harus memilih antara membahas ijazah Jokowi dan Gibran atau membahas kebijakan pemerintah.
Keduanya bisa diawasi secara bersamaan.
Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang benar dalam sebuah kontroversi, tetapi juga tentang seberapa kritis masyarakat mengawasi kekuasaan.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan masa lalu seseorang, sementara lupa bertanya tentang masa depan negara.
