ASKARA - Ada satu pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 yang semestinya tidak berhenti sebagai tepuk tangan di ruang sidang: uang negara bukan uang pesta.

Presiden meminta kementerian dan lembaga mengurangi bahkan meniadakan anggaran untuk seremoni yang tidak penting. Ia bahkan menyebut perayaan ulang tahun kementerian cukup dilakukan secara sederhana di kantor, misalnya dengan potong tumpeng.

Pesannya sederhana, tetapi konsekuensinya besar: birokrasi harus berhenti mempertontonkan kemewahan dengan uang rakyat.

Namun kemudian muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia?

Apakah peringatan kemerdekaan juga harus diperlakukan sebagai seremoni yang harus ditekan anggarannya?

Jawabannya: semestinya iya untuk kemewahannya, tetapi tidak untuk maknanya.

HUT Kemerdekaan bukan ulang tahun kementerian. Bukan pula pesta pemerintah. Kemerdekaan adalah milik rakyat. Karena itu, memperingati 17 Agustus tetap penting, bahkan wajib secara moral kebangsaan. Tetapi memperingatinya tidak harus dengan panggung raksasa, dekorasi berlebihan, perjalanan pejabat, jamuan mewah, lomba seremonial yang menghabiskan anggaran, atau kegiatan yang lebih banyak menghasilkan foto daripada manfaat.

Merdeka tidak berarti bebas menghamburkan uang negara.

Justru HUT ke-81 RI harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pemerintah benar-benar konsisten dengan kebijakan efisiensi yang dikampanyekan Presiden.

Kalau kementerian diminta cukup potong tumpeng di kantor, maka pemerintah pusat dan daerah juga patut bertanya: berapa rupiah yang benar-benar perlu dikeluarkan untuk merayakan kemerdekaan?

Jangan sampai rakyat diminta memahami penghematan, sementara pejabat masih sibuk membuat acara dengan anggaran fantastis.

Lebih ironis lagi apabila di satu daerah upacara kemerdekaan berlangsung meriah dengan panggung dan hiburan mahal, sementara di daerah lain rakyat masih kesulitan mendapatkan jalan yang layak, sekolah yang aman, air bersih, layanan kesehatan, atau bantuan pascabencana.

Di situlah ukuran nasionalisme diuji.

Nasionalisme bukan diukur dari seberapa megah panggung 17 Agustus. Nasionalisme harus terlihat dari seberapa besar uang negara kembali kepada rakyat.

Kalau anggaran seremoni bisa dialihkan untuk memperbaiki sekolah, membangun jembatan, membantu korban bencana, memperbaiki irigasi, meningkatkan kesejahteraan guru, atau memperluas layanan kesehatan, maka itulah sesungguhnya pesta kemerdekaan yang paling bermakna.

Peringatan HUT ke-81 RI justru harus menjadi pesta rakyat yang sederhana, meriah, tetapi murah dan bermartabat.

Biarkan rakyat memasang bendera. Biarkan anak-anak bermain di kampung. Biarkan masyarakat menggelar lomba dengan gotong royong. Biarkan kreativitas tumbuh tanpa harus selalu menunggu uang APBD atau APBN.

Pemerintah cukup hadir sebagai fasilitator, bukan menjadi penyandang dana untuk setiap bentuk perayaan.

Ada paradoks yang harus kita hindari: negara mengajak rakyat berhemat, tetapi negara sendiri boros untuk merayakan dirinya.

Presiden sudah membuka pintu perubahan. Sekarang tinggal keberanian kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menjalankannya secara konsisten.

HUT ke-81 RI bukan alasan untuk menghamburkan uang. Justru sebaliknya, inilah kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang belajar menghormati setiap rupiah uang rakyat.

Karena para pejuang dahulu tidak berperang untuk mendapatkan panggung, baliho, pesta, atau jamuan.

Mereka berjuang agar bangsa ini merdeka.

Dan hari ini, tantangan kita adalah merdeka dari pemborosan, merdeka dari budaya seremoni, dan merdeka dari kebiasaan menggunakan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan rakyat.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Meriah boleh. Boros jangan.