ASKARA - Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) mendorong reformulasi tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Gagasan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional yang digelar PIKI bekerja sama dengan Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (24/7/2026).

Seminar yang dihadiri akademisi, pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan itu menghasilkan Policy Brief berisi lima rekomendasi strategis. Salah satu poin utama yang diusulkan adalah menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pilot project nasional dalam penerapan tata kelola baru Dana Bagi Hasil pertambangan.

Wakil Ketua Umum DPP PIKI sekaligus penggagas seminar, Rizal Calvary Marimbo, menegaskan PIKI ingin memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, tidak hanya melalui gagasan, tetapi juga aksi konkret.

> "DPP PIKI memiliki komitmen berkontribusi tidak hanya sebatas pemikiran, tetapi juga tindakan nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa melalui penyelenggaraan seminar nasional ini," ujar Rizal.

Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP PIKI Benyamin Patondok yang menyampaikan pesan Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait. Sebelum acara dimulai, peserta mendapat penyambutan adat Pekasiwa sebagai bentuk penghormatan kepada Dewan Pembina DPP PIKI Martin Hutabarat yang turut menjadi narasumber.

Lima rekomendasi yang disampaikan PIKI meliputi integrasi Depletion Cost ke dalam Undang-Undang Minerba sebagai instrumen baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembangunan Sistem Satu Data PNBP dan DBH yang terintegrasi, kepastian penyelesaian kekurangan pembayaran DBH, penggunaan DBH berbasis hasil (outcome) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penetapan Sulawesi Tengah sebagai daerah percontohan implementasi kebijakan tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, yang hadir secara daring, memaparkan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil serta pentingnya DBH bagi penerimaan negara maupun pembangunan daerah. Sementara Dirjen Minerba Tri Winarno melalui tayangan video menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar dan menjelaskan potensi sumber daya mineral Sulawesi Tengah serta skema pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam seminar terungkap bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar, di antaranya sekitar 3,6 miliar ton nikel, 42,5 juta ton emas, dan 836,5 juta ton bijih besi laterit. Namun, peserta seminar menyoroti masih adanya kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat kepada daerah yang disebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi menilai persoalan utama bukan terletak pada formula pembagian DBH, melainkan keterlambatan transfer dana ke daerah. Menurutnya, realisasi pembayaran sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senada, Bupati Poso dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang menyampaikan bahwa keterlambatan penyaluran DBH berdampak pada tertundanya pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan yang membutuhkan konektivitas untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Seminar juga menghadirkan akademisi Rocky Paotonan yang mengulas pentingnya integrasi Depletion Cost dalam kebijakan pertambangan nasional. Sementara Dewan Pembina DPP PIKI Martin Hutabarat menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memperoleh keadilan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil.

Di akhir kegiatan, Rizal Calvary Marimbo membacakan Policy Brief yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai masukan kebijakan. PIKI berharap rekomendasi tersebut dapat mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil kepada daerah penghasil sehingga mampu memperkuat pembangunan, menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan ibadah syukur, talkshow bersama Rizal Calvary Marimbo yang dipandu finalis Puteri Indonesia 2026 Lovely Debora Tolembo, serta penandatanganan komitmen kerja sama antara PIKI dan UNKRIT untuk program pendampingan kewirausahaan bagi generasi muda di Tentena sebagai upaya memperkuat ekonomi daerah.