ASKARA – Ancaman El Niño merupakan fenomena alam yang berulang dan harus dihadapi melalui kebijakan yang terencana, berbasis ilmu pengetahuan, serta tidak sekadar reaktif. Namun, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., dalam dialog "Topic Highlight Radio Elshinta", mengingatkan pemerintah agar tidak lagi meremehkan fenomena iklim ini.

Prof. Rokhmin menegaskan El Niño harus dihadapi dengan kebijakan terencana, berbasis ilmu pengetahuan, dan tidak sekadar reaktif.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman El Niño 2023–2024 harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak kembali meremehkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, serta krisis air.

“Pengalaman El Niño 2023–2024 harus jadi pelajaran. Jangan sampai kita kembali abai pada ancaman kekeringan, karhutla, gagal panen, hingga krisis air,” tegas Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, dikutip Sabtu (12/7).

Menurut Prof. Rokhmin, keberhasilan menghadapi El Niño tidak cukup diukur dari besarnya stok beras nasional.

- Pemerintah harus memastikan produksi dan produktivitas seluruh komoditas pangan—termasuk jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan—tetap terjaga.

- Neraca pangan juga harus dipetakan secara rinci hingga tingkat provinsi dan kabupaten, karena sebagian daerah mengalami surplus, sementara daerah lain masih defisit. Karena itu, penguatan logistik, transportasi, distribusi, cadangan pangan, asuransi pertanian, serta perlindungan terhadap petani, nelayan, peternak, dan masyarakat miskin menjadi sangat penting.

“Pemerintah harus memastikan produksi dan produktivitas seluruh komoditas pangan tetap terjaga. Mulai dari jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan, peternakan, sampai perikanan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan neraca pangan secara rinci hingga level provinsi dan kabupaten. Sebab, ada daerah yang surplus, tapi banyak juga yang defisit. Karena itu, penguatan logistik, transportasi, distribusi, cadangan pangan, asuransi pertanian, serta perlindungan petani, nelayan, dan peternak jadi kunci.

3 Jurus Hadapi El Niño

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu merinci tiga langkah utama yang wajib dilakukan:

1. Kesiapsiagaan berbasis pemetaan risiko – Data BMKG harus diterjemahkan jadi kalender aksi konkret.

2. Pencegahan dan mitigasi – Lewat pemanenan air hujan, pembangunan embung dan kolam tandon, perbaikan irigasi, penyediaan pompa, hingga penetapan daerah siaga darurat.

3. Penanggulangan terkoordinasi – Koordinasi horizontal antar-kementerian dan vertikal dari pusat ke daerah harus solid, agar kebijakan tidak jalan sendiri-sendiri.

Ia menegaskan, informasi BMKG harus diterjemahkan menjadi kalender aksi yang konkret, mulai dari pemanenan air hujan, pembangunan embung dan kolam tandon, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan pompa, penetapan daerah berstatus siaga darurat, hingga penguatan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi horizontal antar-kementerian serta koordinasi vertikal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam sektor perikanan, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa El Niño dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap melalui fenomena upwelling, tetapi berpotensi menekan perikanan budidaya akibat berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya suhu, dan tingginya salinitas. Karena itu, tambak udang, budidaya ikan air tawar, dan berbagai usaha akuakultur harus dilindungi melalui cadangan air, infrastruktur budidaya, benih dan pakan berkualitas, pengendalian penyakit, serta pembenahan manajemen rantai pasok dari hulu hingga hilir.

“Tambak udang, budidaya ikan air tawar, dan akuakultur harus dilindungi. Caranya lewat cadangan air, infrastruktur budidaya, benih dan pakan berkualitas, pengendalian penyakit, sampai pembenahan rantai pasok dari hulu ke hilir,” jelas Prof. Rokhmin.

Stop Pola “Pemadam Kebakaran”

Prof. Rokhmin dengan tegas menolak pola kerja reaktif yang selama ini sering terjadi.

“Bangsa Indonesia tidak boleh terus bekerja dengan pola pemadam kebakaran. Pencegahan selalu lebih murah dan efektif dibanding penanganan setelah bencana terjadi,” tegasnya.

Prof. Rokhmin menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terus bekerja dengan pola “pemadam kebakaran”.

Pencegahan selalu lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Ia mendorong kolaborasi pentahelix antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk membangun sistem ketahanan pangan dan mitigasi bencana jangka panjang. Sistem ini harus inklusif dan berpihak pada kelompok paling rentan.

Dengan ikhtiar maksimal, perencanaan yang cerdas, dan tata kelola yang konsisten, dampak El Niño dapat ditekan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat produktivitas, daya saing, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

“Dengan ikhtiar maksimal, perencanaan cerdas, dan tata kelola konsisten, dampak El Niño bisa ditekan. Bahkan ini bisa jadi momentum memperkuat produktivitas, daya saing, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” tutupnya.