ASKARA - Anggota DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, memberikan pesan keras dalam Seminar Nasional Universitas Lambung Mangkurat (ULM) "Integrasi Pengelolaan Lingkungan Melalui IPTEK, Transformasi Sains, Hukum, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Menuju Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan" di Swiss-Belhotel Borneo, Banjarmasin, Senin (6/7).

Dalam pidato kunci bertema "Kolaborasi Penta-Helix untuk Pembangunan Blue Economy",beliau menegaskan, perguruan tinggi kelautan dan perikanan di Indonesia harus bertransformasi total jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kampus kelautan dan perikanan harus melahirkan pelaku ekonomi biru, bukan hanya pencari kerja di sektor kelautan," tegas Prof. Rokhmin di hadapan ratusan akademisi dan mahasiswa.

Menurutnya, orientasi ijazah sudah usang. Kampus harus bergeser ke orientasi kompetensi lapangan, produktivitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan sektor. Bukan hanya lulusan yang paham teori perikanan tangkap dan akuakultur, tapi harus mampu menjadi 9 pelaku nyata: nelayan modern, pembudidaya profesional, teknopreneur perikanan, pengolah hasil, pengelola kawasan pesisir, analis data laut, konservasionis, wirausahawan logistik dingin, hingga pemimpin komunitas pesisir.

Fakta Mencengangkan: 96,24% Mismatch

Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini memaparkan data krisis SDM maritim yang mengkhawatirkan. Sebanyak 96,24% lulusan SMK Kelautan dan Perikanan mengalami educational mismatch atau bekerja tidak linear dengan bidangnya. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja kompeten mencapai 3,6 juta orang, sementara yang tersertifikasi kurang dari 1 juta.

"Persoalan utama bukan jumlah, tapi kualitas, kompetensi, dan link-and-match. Ini pekerjaan rumah besar pembangunan ekonomi biru," ujar Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia).

Ia juga menyoroti tantangan abad 21. Berdasarkan Future of Jobs Report 2025 World Economic Forum, pekerjaan rutin seperti kasir, staf administrasi, dan entri data akan hilang tergantikan AI dan otomatisasi. Sementara 10 skill paling diburu adalah Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, AI & Machine Learning, hingga Software Development.

Tanpa re-skilling dan up-skilling, Indonesia terancam pengangguran struktural dan stagnasi produktivitas.

Kurikulum Harus dari Hulu ke Hilir

Solusinya, kata Prof. Rokhmin, adalah kurikulum berbasis rantai nilai. Dari hulu (benih, pakan, data oseanografi), produksi (budidaya berkelanjutan), pascapanen (cold chain, packaging), pasar & bisnis (ekspor, e-commerce, koperasi), hingga keberlanjutan (blue carbon, restorasi mangrove).

"Mahasiswa harus memahami laut sebagai sumber kehidupan, ruang ekonomi, dan sistem kehidupan masyarakat pesisir. Setiap kampus idealnya punya laboratorium hidup: kapal, tambak, pasar ikan, lab digital, dan kemitraan nyata," jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu mendorong ULM sebagai kampus lahan basah untuk menjadi living laboratory dan Knowledge Hub Blue Economy.

Prof. Rokhmin  menegaskan Indonesia harus segera menghentikan paradigma lama yang memandang kekayaan alam sebagai komoditas mentah untuk diekspor.

Menurutnya, transformasi struktural ekonomi adalah harga mati jika Indonesia ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, berdaulat, adil dan makmur.

"Kekayaan sumber daya alam tidak boleh lagi dipandang sebagai komoditas mentah yang diekspor, melainkan harus diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, modernisasi industri, digitalisasi, serta penguatan riset dan inovasi. Transformasi inilah yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045," tegas Prof. Rokhmin.

Ia menjelaskan, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam Resource-Based Economy. Hasil tambang, ikan, rumput laut, dan sumber daya pesisir lainnya dijual mentah ke luar negeri dengan harga murah, lalu Indonesia membeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga berlipat-lipat. Pola inilah yang membuat nilai tambah lari ke luar negeri dan lapangan kerja berkualitas tidak tercipta di dalam negeri.

Untuk memutus rantai tersebut, Prof. Rokhmin menawarkan satu instrumen paling strategis: Pembangunan Blue Economy atau Ekonomi Biru.

Ia meluruskan, Blue Economy bukan sekadar urusan perikanan tangkap dan budidaya. Cakupannya jauh lebih luas dan holistik, mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan laut dan wilayah pesisir.

"Blue Economy mencakup 11 sektor strategis. Mulai dari perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi laut, transportasi maritim, pelabuhan, pariwisata bahari, industri jasa maritim, pengembangan pulau-pulau kecil, hingga berbagai sektor ekonomi baru berbasis sumber daya kelautan," paparnya.

Menurut data yang ia kaji, total potensi ekonomi dari 11 sektor tersebut mencapai 1.348 miliar Dolar AS per tahun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 45 juta orang.

Namun, kunci keberhasilan Blue Economy bukan pada besarnya potensi, melainkan pada perubahan paradigma.

"Blue Economy adalah strategi pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri," ungkapnya.

Prof. Rokhmin menambahkan, paradigma baru ini mengubah total cara pandang bangsa terhadap laut. Jika selama ini laut hanya diposisikan sebagai ruang eksploitasi untuk dikeruk hasilnya, maka dalam konsep Blue Economy, laut dipandang sebagai aset pembangunan jangka panjang, seperti tabungan masa depan yang harus dijaga kesehatan dan produktivitasnya.

Dengan pendekatan berbasis sains, inovasi IPTEKS, digitalisasi Industri 4.0, dan manajemen profesional, pembangunan ekonomi dan konservasi tidak lagi dipertentangkan.

"Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan konservasi tidak lagi dipertentangkan, tetapi berjalan secara harmonis untuk menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang," pungkasnya.

Ia mengingatkan, tanpa transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju Innovation-Based Blue Economy, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan deindustrialisasi dini dan middle income trap. Sebaliknya, jika transformasi ini dijalankan konsisten, Indonesia bukan hanya akan menjadi lumbung pangan biru dunia, tetapi juga Poros Maritim Dunia yang sesungguhnya pada 2045.

Jadikan Laut Halaman Depan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan, Prof. Rokhmin Dahuri mengajak audiens melihat Indonesia dari perspektif yang berbeda.

"Selama ini, pembangunan nasional lebih banyak berorientasi pada daratan, padahal kekuatan terbesar bangsa justru berada di laut. Cara pandang inilah yang menurutnya harus segera diubah apabila Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Lalu ia menegaskan dengan suara lantang:, "Laut bukan lagi halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi halaman depan pembangunan nasional," tegasnya.

Pernyataan itu bukan sekadar slogan retoris. Prof. Rokhmin memaparkan data-data kajian komprehensif yang menunjukkan betapa raksasanya potensi ekonomi kelautan Indonesia yang selama ini terabaikan.

Sedikitnya terdapat sebelas sektor strategis yang menjadi pilar ekonomi biru nasional, yakni (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) bioteknologi kelautan, (5) energi dan sumber daya mineral laut, (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan pesisir, (8) transportasi laut, (9) pengembangan pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, serta (11) pemanfaatan sumber daya nonkonvensional.

Kesebelas sektor tersebut, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan terintegrasi yang mampu menciptakan nilai tambah berlipat ganda jika dikelola dengan inovasi dan teknologi.

Angkanya pun mencengangkan. Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa nilai ekonomi keseluruhan sektor tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun setiap tahun, atau setara dengan lebih dari Rp22.000 triliun jika menggunakan kurs saat ini.

Nilai tersebut bahkan melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini. Artinya, laut saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi bangsa.

"Lebih dari itu, ekonomi biru diperkirakan mampu menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja, yang berarti memberikan peluang penghidupan bagi hampir 40 persen angkatan kerja nasional," jelasnya.

Menurutnya, angka-angka tersebut seharusnya menjadi alarm sekaligus sumber optimisme. Menjadi alarm karena potensi yang demikian besar belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun menjadi optimisme karena ruang untuk bertumbuh masih terbuka sangat lebar apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Ironisnya, potensi raksasa itu hingga kini baru dimanfaatkan dalam skala yang sangat kecil.

Prof. Rokhmin mengungkapkan fakta pahit: potensi produksi perikanan budidaya laut Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60 juta ton per tahun, namun realisasi produksinya baru sekitar 8,35 juta ton, atau kurang dari 14 persen dari total kapasitas.

Kondisi serupa juga terjadi pada kawasan tambak air payau yang baru dimanfaatkan sekitar 10 persen dari potensi lahannya.

"Kita ini seperti orang kaya yang tidur di atas tumpukan emas, tapi membiarkan emasnya tidak dipakai. Kita membangun dengan punggung menghadap laut, padahal 70 persen wilayah kita adalah laut," sindirnya.

Ia menutup paparannya dengan peringatan, jika orientasi pembangunan tidak segera dibalik dari darat ke laut, Indonesia akan terus terjebak dalam middle income trap. Sebaliknya, jika laut dijadikan halaman depan dengan hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi biru berkelanjutan, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi.

Laut Sebagai Lokomotif Baru

 Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan besarnya harta karun laut Indonesia, pada sesi penutup kuliah umumnya ia membongkar akar masalahnya dengan kalimat yang sangat jujur.

Demikian pula dengan sektor perikanan secara keseluruhan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi produksi mencapai sekitar 115 juta ton per tahun, namun produksi aktualnya baru berkisar 23,5 juta ton, atau sekitar seperlima dari potensi yang tersedia.

Fakta tersebut, menurut Prof. Rokhmin, menjadi bukti telak bahwa persoalan utama Indonesia bukanlah keterbatasan sumber daya.

"Persoalan utama Indonesia bukanlah keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya produktivitas, lemahnya hilirisasi, terbatasnya investasi, serta belum terintegrasinya sistem produksi, pengolahan, logistik, dan pemasaran," tegasnya.

Ia menilai selama ini pembangunan sektor kelautan masih berjalan secara parsial dan terkotak-kotak. Nelayan, pembudidaya ikan, industri pengolahan, pelaku logistik, lembaga riset, lembaga keuangan, hingga pemerintah sering kali bekerja sendiri-sendiri tanpa berada dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Akibatnya, rantai nilai terputus. Nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia, justru lebih banyak dinikmati negara lain yang mengolah kembali komoditas mentah Indonesia menjadi produk industri bernilai tinggi.

"Kita tidak boleh terus-menerus mengekspor ikan segar, rumput laut mentah, atau bahan baku lainnya. Yang harus kita ekspor adalah produk olahan, teknologi, inovasi, bahkan pengetahuan. Di situlah letak nilai tambah yang sesungguhnya," ujar Rokhmin dengan nada menekankan.

Ia menegaskan bahwa masa depan ekonomi kelautan Indonesia tidak cukup hanya dengan meningkatkan volume produksi. Menambah jumlah kapal atau memperluas tambak saja tidak akan membuat Indonesia menjadi negara maju.

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, daya saing, dan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, pembangunan ekonomi biru tidak boleh lagi dipahami secara sempit sebatas meningkatkan hasil tangkapan ikan atau memperluas kawasan budidaya.

"Blue Economy merupakan transformasi menyeluruh terhadap cara Indonesia memanfaatkan laut sebagai ruang pembangunan modern yang mengintegrasikan riset, inovasi, digitalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), bioteknologi, industri manufaktur, logistik maritim, hingga ekonomi sirkular yang minim limbah dan rendah emisi," jelasnya.

Dalam perspektif baru tersebut, laut bukan hanya menghasilkan ikan. Laut adalah sumber pangan masa depan, lumbung energi terbarukan, bank obat-obatan berbasis bioteknologi, destinasi wisata kelas dunia, jalur perdagangan internasional, hingga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Prof. Rokhmin menuturkan optimisme yang terukur, sebuah peta jalan yang ia yakini bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

"Apabila seluruh potensi ekonomi biru ini mampu dikelola secara profesional, berbasis sains, inovasi, dan tata kelola yang baik, maka sektor kelautan akan menjadi lokomotif pembangunan nasional sekaligus fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan negara maju pada 2045," pungkas Prof. Rokhmin Dahuri yang disambut tepuk tangan panjang peserta.

Indonesia Masuk Jebakan Involusi

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, dalam 12 tahun terakhir, Indonesia dinilai sedang tidak baik-baik saja. Bukan sekadar perlambatan ekonomi, para pakar menyebutnya sebagai Involusi

Perekonomian, di mana pertumbuhan terjadi tapi tidak menciptakan kekayaan baru, hanya redistribusi kemiskinan.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber resmi menunjukkan 8 sinyal bahaya yang saling terkait.

1. Deindustrialisasi Dini Mengancam

Porsi industri manufaktur terhadap PDB anjlok drastis dari 28% di awal 2000-an menjadi hanya 18% pada 2024. Padahal, negara belum sempat menjadi negara berpendapatan tinggi. Produktivitas total (TFP) Indonesia 2014-2023 minus 2,82%, berbanding terbalik dengan Vietnam yang tumbuh +14,28%. Inefisiensi juga parah, dengan ICOR Indonesia 6,91, jauh lebih boros dari Vietnam 4,94.

Implikasinya fatal pada ekspor. Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi Indonesia hanya 8,1%, tertinggal jauh dari Singapura 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%.

2. Gelombang PHK dan Pabrik Gulung Tikar

Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil berteriak "Selamatkan Industri Tekstil Nasional". Data membenarkan: PMI Manufaktur Juni 2024 di 50,7 nyaris kontraksi, dan Juli anjlok ke 49,3, level terendah sejak November 2022 setelah 34 bulan ekspansi.

Sektor tekstil yang menyumbang 18,7% PDB dan 72,24% ekspor menjadi korban utama. Akibatnya, PHK terus naik. Pada 2022 tercatat 25.144 orang di-PHK, melonjak menjadi 64.855 orang di 2023, dan per Mei 2024 sudah mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024).

3. Krisis Lapangan Kerja Terburuk

Pada 2025, hanya tercipta 1,9 juta lapangan kerja baru, tidak cukup untuk menyerap 3,5 juta angkatan kerja baru setiap tahun. Hasilnya, per Februari 2025, sebanyak 59,4% atau 86,6 juta pekerja terjebak di sektor informal tanpa perlindungan sosial (BPS, 2025).

"Pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2025 pun hanya 5,04%, turun 0,08% dari triwulan sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan dominasi 64,2 juta UMKM yang 99,9% berskala mikro," sebutnya.

4. Kelas Menengah Turun Kelas dan Bencana Demografi

Dalam 10 tahun terakhir, penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang (2019) menjadi 47,85 juta orang (2024). Artinya, 9,48 juta orang turun kelas.

"Lebih mengkhawatirkan, rata-rata pengeluaran kelas menengah Rp 2.056.494 hanya selisih Rp 16.232 dari batas bawah kelas menengah Rp 2.040.262. Sedikit guncangan, mereka langsung jatuh miskin," kata Ketua Umum GNTI (Gerakan Nelayan Tani Indonesia) ini.

Di sisi pemuda, pada Agustus 2024 tingkat pengangguran usia 15-24 tahun mencapai 17,32%. Angka youth NEET (Not in Employment, Education, and Training) mencapai 20,31% atau sekitar 9 juta pemuda, jauh di atas rata-rata ASEAN 16,3%.

5. Utang Menggunung Gerus APBN

Total utang pemerintah pada 2024 mencapai Rp 8.444 triliun. Jika dirunut, era Soekarno Rp 794 miliar, Soeharto Rp 551,4 triliun, hingga era Joko Widodo mencapai Rp 8.680,13 triliun (data Desember 2024).

Beban bunga utang pada 2024-2025 mencapai Rp 500 triliun, hampir setara dengan defisit APBN Rp 522,8 triliun. Beban ini menjadi yang tertinggi kedua di APBN 2024, mengalahkan anggaran kesehatan, perlinsos, dan infrastruktur. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan peningkatan beban bunga paling signifikan di Asia-Pasifik pasca pandemi.

SDM dan Inovasi Rendah

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, hampir semua indikator IPTEK, Riset, Inovasi, dan Kualitas SDM Indonesia masih rendah dan tertinggal.

Penyebab internal menurut kajian Universitas Lambung Mangkurat dan DPR RI adalah belum adanya road map pembangunan nasional yang komprehensif, kualitas SDM rendah, akhlak bangsa yang belum baik, belum adanya pemimpin negarawan, dan fragmentasi sosial.

Secara eksternal, Indonesia terjebak dalam 4 Pilar (Neo) Kolonialisme: hanya menjadi tempat penanaman modal asing, sumber bahan mentah, sumber buruh murah, dan pasar produk negara maju. Akibatnya surplus ekonomi rakyat mengalir ke investor asing dan pemodal besar.

Ditambah 4 dinamika global: ketegangan geopolitik, perang dagang era Trump, triple ecological crisis, dan disrupsi AI & robotik. Jika tidak diantisipasi, investasi dan ekspor akan anjlok.

Laporan Future of Jobs WEF 2024 memproyeksikan 83 juta pekerjaan akan hilang dan hanya 69 juta tercipta hingga 2027. Pekerjaan administratif akan digantikan AI, sementara pekerjaan fisik seperti teknisi listrik, tukang las, petani, dan juru masak justru semakin dibutuhkan.

"Solusinya, menurut kajian tersebut, hanya satu: Peningkatan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi >7% yang berkualitas, menyerap banyak tenaga kerja, inklusif, adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sesuai prinsip 'Innovate or die' ," ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Steve Jobs.

Grand Strategy Ekonomi Biru

Indonesia duduk di atas harta karun ekonomi senilai 1.348 miliar Dolar AS atau setara Rp 21.000 triliun per tahun dari sektor kelautan. Namun ironisnya, potensi raksasa yang disebut Blue Economy itu baru dimanfaatkan 20,40%.

Data yang dipaparkan Duta Kehormatan Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan ini dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045 mengungkap fakta mengejutkan. Dari 11 sektor ekonomi biru, total potensinya sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya masih minim.

"Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut," tegas Prof. Rokhmin Dahuri mengutip definisi World Bank.

Estimasi nilai ekonomi 11 sektor Blue Economy Indonesia menurut Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional untuk Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu adalah: Perikanan Budidaya 210 miliar Dolar AS, ESDM Kelautan 210 miliar, Industri dan Jasa Maritim 200 miliar, Sumber Daya Non-Konvensional 200 miliar, Industri Bioteknologi 180 miliar, Sumber Daya Pulau Kecil 120 miliar, Industri Pengolahan 100 miliar, Pariwisata Bahari 60 miliar, Perikanan Tangkap 30 miliar, Transportasi Laut 30 miliar, dan Coastal Forestry 8 miliar.

Jika digarap serius, sektor ini mampu menyerap 45 juta lapangan kerja atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Namun pada 2024, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia baru sekitar 14% (Kemenko Marves, 2024). Jauh tertinggal dari negara dengan potensi laut lebih kecil seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia yang kontribusinya sudah di atas 30%.

Setiap Tetes Air Laut Harus Jadi Nilai Tambah

Bagi Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini , tantangan terbesar pembangunan Indonesia bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam. Indonesia terlalu kaya untuk disebut miskin sumber daya.

Tantangan terbesarnya justru terletak pada cara berpikir dalam mengelola sumber daya tersebut.

"Selama puluhan tahun, pembangunan ekonomi nasional masih didominasi paradigma resource-based economy, yaitu mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai komoditas primer dengan nilai tambah yang relatif rendah," kata Guru Besar IPB University itu di hadapan peserta kuliah umum.

Model pembangunan keruk-jual ini, menurutnya, memang terlihat manis di atas kertas dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi naik, ekspor meningkat, devisa masuk.

"Tetapi model pembangunan seperti ini memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi menyisakan persoalan mendasar berupa rendahnya daya saing, ketimpangan kesejahteraan, kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta meningkatnya tekanan terhadap lingkungan," katanya.

Ketika harga batu bara jatuh, harga rumput laut anjlok, atau harga ikan dunia turun, ekonomi Indonesia ikut batuk. Karena kita hanya menjual bahan mentah, bukan nilai tambah. Dan yang lebih parah, lingkungan rusak, kesejahteraan nelayan tetap jalan di tempat.

Di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia yang kini sudah beralih ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), pendekatan lama itu dinilai Prof. Rokhmin sudah tidak lagi memadai, bahkan berbahaya jika diteruskan.

Indonesia, tegasnya, harus berani melakukan lompatan besar, bukan sekadar perbaikan kecil. Lompatan menuju ekonomi yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan kreativitas.

Dalam konteks sektor kelautan, transformasi lompatan itulah yang ia sebut sebagai Innovation-Based Blue Economy.

Bukan lagi Blue Economy yang sekadar menambah jumlah kapal atau memperluas tambak. Melainkan pembangunan ekonomi yang menjadikan laut sebagai pusat penciptaan nilai tambah melalui riset, digitalisasi, hilirisasi industri, efisiensi rantai pasok, dan penguasaan teknologi modern.

"Blue Economy bukan sekadar meningkatkan produksi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap tetes sumber daya laut menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tanpa merusak ekosistem yang menopangnya," ujar Prof. Rokhmin. Kalimat ini menjadi inti dari seluruh gagasannya.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia mengubah tolok ukur keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilan tidak lagi cukup dinilai dari besarnya volume produksi atau tingginya angka ekspor bahan mentah dalam tonase.

"Yang harus menjadi orientasi adalah seberapa besar nilai tambah yang diciptakan di dalam negeri, berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang lahir, bagaimana kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat, dan sejauh mana kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang," paparnya.

Karena itu, transformasi menuju ekonomi biru harus dilakukan secara sistemik, tidak bisa tambal sulam dan parsial. Prof. Rokhmin merumuskan lima fondasi utama yang tidak bisa ditawar, yang ia sebut sebagai rumus Y = f (SDM, IPTEK, Infrastruktur, Finance, Manajemen).

"Pembangunan sektor kelautan tidak dapat dipisahkan dari lima fondasi utama, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan infrastruktur modern, akses pembiayaan yang memadai, serta tata kelola dan manajemen yang profesional," jelasnya.

"Kelima unsur tersebut menjadi prasyarat agar seluruh sektor ekonomi kelautan mampu berkembang secara produktif, efisien, dan berdaya saing global," tuturnya menutup sesi.

Dengan lima fondasi itu, laut Indonesia tidak lagi hanya menjadi sumber ikan, tetapi menjadi sumber pengetahuan, sumber teknologi, sumber energi, dan sumber martabat bangsa sebagai Poros Maritim Dunia.

Prof. Rokhmin Dahuri akhirnya membongkar how to - nya. Bagaimana sebenarnya Innovation-Based Blue Economy itu bekerja di lapangan?

Ia mencontohkan sektor yang paling dekat dengan masyarakat: perikanan budidaya.

Menurutnya, kesalahan terbesar selama ini adalah berpikir bahwa untuk meningkatkan produksi, caranya adalah memperluas lahan tambak seluas-luasnya. Cara berpikir ekstraktif itu sudah usang dan merusak lingkungan.

"Perikanan budidaya tidak cukup hanya mengandalkan perluasan lahan. Yang jauh lebih penting adalah peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, sistem budidaya cerdas (smart aquaculture), pemanfaatan sensor digital, otomatisasi pemberian pakan, pemantauan kualitas air secara real time, hingga penerapan prinsip zero waste dan zero emission," jelas Prof. Rokhmin.

Dengan pendekatan tersebut, ia meyakini produktivitas dapat meningkat 3 hingga 5 kali lipat secara signifikan tanpa harus menambah satu meter pun lahan baru, dan tanpa menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Limbah satu komoditas menjadi pakan bagi komoditas lain. Inilah prinsip ekonomi sirkular.

Demikian pula pada sektor perikanan tangkap yang selama ini identik dengan citra tradisional.

Modernisasi armada bukan berarti kapal besar-besaran yang merusak. Modernisasi yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi satelit untuk cuaca dan gelombang, kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan daerah penangkapan ikan (fishing ground) agar nelayan tidak lagi melaut dengan spekulasi, sistem logistik dingin (cold chain) agar ikan tetap segar sampai ke konsumen, hingga digitalisasi pemasaran agar nelayan bisa jual langsung dengan harga adil tanpa tengkulak.

"Pendekatan ini menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar jumlah tangkapan menjadi peningkatan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional," tegasnya.

Namun, di titik inilah Prof. Rokhmin memberikan peringatan paling keras. Transformasi secanggih apa pun tidak akan berhasil jika dikerjakan sendiri-sendiri.

"Transformasi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah semata," katanya.

Pembangunan ekonomi biru, menurutnya, memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan Penta Helix atau lima pilar kekuatan.

Rinciannya: Pemerintah bertugas menciptakan regulasi yang kondusif, menyederhanakan birokrasi, dan memberikan kepastian investasi. Perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan riset dan inovasi, pencetak benih unggul dan teknologi sensor. Dunia usaha berperan memperkuat investasi, industrialisasi, dan akses pasar global. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, sebagai pembudidaya dan nelayan modern. Sementara media memiliki tanggung jawab membangun literasi publik, menyebarluaskan praktik-praktik baik, serta mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa.

"Kalau semua bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Tetapi ketika pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media bergerak dalam satu visi, maka kekuatan pembangunan akan berlipat ganda," jelasnya, yang menjadi kalimat penutup yang paling diingat peserta.

Dengan Penta Helix, smart aquaculture bukan lagi proyek percontohan di laboratorium, tetapi menjadi gerakan nasional. Nelayan dengan aplikasi AI di ponselnya bisa tahu di mana ikan berkumpul, pembudidaya bisa panen dengan sensor otomatis, dan konsumen bisa scan QR code untuk tahu ikan itu ditangkap di mana dan kapan.

Itulah wajah Innovation-Based Blue Economy yang sesungguhnya: produktif, efisien, lestari, dan menyejahterakan.

Stop Jual Ikan Segar & Rumput Laut Kering!

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan satu kata kunci yang menjadi benang merah seluruh gagasan Ekonomi Biru: HILIRISASI.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi meningkatkan daya saing nasional. Menurutnya, sudah terlalu lama Indonesia terjebak dalam kutukan sebagai supermarket bahan mentah dunia.

"Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti ikan segar, rumput laut kering, maupun hasil laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi terbatas," tegasnya.

Ia mencontohkan, satu kilogram rumput laut kering mungkin hanya dihargai belasan ribu rupiah. Namun ketika diolah menjadi karagenan, nutraseutikal, kosmetik premium, kapsul farmasi, hingga bioplastik ramah lingkungan, nilainya bisa melonjak puluhan bahkan ratusan kali lipat.

Sebaliknya, komoditas tersebut harus diolah menjadi produk pangan berkualitas tinggi, farmasi, kosmetik, nutraseutikal, bioplastik, bioenergi, hingga produk bioteknologi yang memiliki nilai jual berkali-kali lipat.

Transformasi hilirisasi tersebut, lanjut Prof. Rokhmin, memiliki efek domino yang luar biasa bagi ekonomi nasional. Tidak hanya menaikkan harga jual, tetapi juga akan memperkuat struktur industri nasional, memperluas kesempatan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, dan memperbesar kontribusi sektor kemaritiman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angkanya sudah tertuang jelas dalam peta jalan pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pemerintah menargetkan kontribusi PDB maritim meningkat dari sekitar 8 persen pada awal periode menjadi 15 persen pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.

Lompatan dari 8% ke 15% itu bukan angka kecil. Itu berarti hampir dua kali lipat kontribusi ekonomi laut terhadap kekayaan nasional. Dan itu hanya mungkin jika kita berhenti menjual bahan mentah.

Bagi Prof. Rokhmin, keberhasilan mewujudkan target tersebut bukan hanya akan mengubah wajah sektor kelautan, tetapi juga akan mengubah secara fundamental struktur ekonomi nasional dan identitas Indonesia di mata dunia.

"Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara pengekspor bahan baku, melainkan sebagai negara maritim modern yang unggul dalam inovasi, industri berbasis kelautan, dan teknologi," ujarnya penuh optimisme.

Dengan demikian, ia menutup dengan sebuah definisi ulang yang sangat kuat. Ekonomi biru bukan sekadar konsep pembangunan sektor kelautan, bukan pula sekadar program kementerian.

Ekonomi biru adalah strategi besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mempercepat pertumbuhan yang inklusif, serta memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia yang melimpah ruah itu benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pengepul dan industri luar negeri.

Dari "Laut Halaman Belakang" menjadi "Halaman Depan", dari "Jual Bahan Mentah" menjadi "Ekspor Inovasi", dan dari "Resource-Based" menjadi "Innovation-Based" - itulah manifesto lengkap Prof. Rokhmin Dahuri untuk Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia Emas Bukan Slogan!

Setelah memaparkan visi besar dan paradigma, Prof. Rokhmin Dahuri menutup kuliah umumnya dengan sesuatu yang paling ditunggu: program konkret.

Bagi Prof. Rokhmin Dahuri, visi besar Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terwujud hanya melalui slogan atau dokumen perencanaan yang tebal berdebu di lemari.

Visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program-program konkret yang dapat segera dilaksanakan, terukur hasilnya, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Karena itu, pembangunan ekonomi biru harus dimulai melalui serangkaian Quick Wins yang mampu menjadi pengungkit transformasi sektor kelautan dalam lima tahun ke depan. Bukan 20 tahun lagi, tapi sekarang.

Menurutnya, prioritas pertama adalah mempercepat pembangunan perikanan budidaya modern sebagai tulang punggung ketahanan pangan dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Alasannya jelas. Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut, tambak payau, dan perairan darat yang sangat luas, tetapi sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi budidaya laut 60 juta ton, baru dipakai 8,35 juta ton. Tambak payau baru dipakai 10%.

Dengan penerapan teknologi budidaya modern, penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, sistem digital, kecerdasan buatan, serta prinsip smart aquaculture, produktivitas dapat ditingkatkan tanpa harus menambah tekanan terhadap lingkungan.

"Pembangunan budidaya harus berbasis ilmu pengetahuan, efisiensi, dan keberlanjutan. Bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya," ujar Prof. Rokhmin.

Artinya, pembudidaya tidak lagi menebar benih dengan feeling, memberi pakan dengan perkiraan, dan panen dengan spekulasi. Semua berbasis sensor digital, monitoring kualitas air real time, dan otomatisasi.

Program prioritas kedua adalah melakukan revitalisasi perikanan tangkap melalui modernisasi armada.

Bukan sekadar kapal besar, tetapi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pelabuhan perikanan menjadi pusat ekonomi terpadu, pembangunan sistem logistik dingin (cold chain) yang tidak terputus dari kapal hingga supermarket, serta penguatan industri pengolahan hasil perikanan.

"Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan segar yang nilainya relatif rendah, melainkan memperoleh manfaat lebih besar melalui rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," jelasnya.

Prof. Rokhmin menilai bahwa pembangunan sektor kelautan selama ini terlalu banyak berhenti pada aktivitas produksi primer. Nelayan menangkap, pembudidaya memanen, lalu jual mentah. Selesai.

Padahal, nilai ekonomi terbesar justru berada pada proses pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran, hingga inovasi produk. Di sanalah margin keuntungan 5-10 kali lipat berada.

"Oleh sebab itu, industrialisasi berbasis sumber daya kelautan harus menjadi agenda nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pemasok bahan baku bagi negara lain," tegasnya.

Dan di luar sektor perikanan, ia membuka cakrawala baru yang selama ini belum dilirik serius: bioteknologi kelautan.

Kekayaan biodiversitas laut Indonesia yang merupakan yang tertinggi di dunia menyimpan potensi luar biasa sebagai sumber bahan baku obat-obatan antikanker, kosmetik anti-aging, pangan fungsional, nutraseutikal, hingga biofarmasi masa depan.

Satu gram senyawa bioaktif dari spons laut bisa bernilai ribuan dolar. Inilah Quick Wins bernilai tinggi yang bisa menjadi lumbung devisa baru Indonesia tanpa harus mengeruk laut secara berlebihan.

Dari budidaya modern, revitalisasi tangkap, industrialisasi, hingga bioteknologi - empat Quick Wins ini, menurut Prof. Rokhmin, adalah kunci untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi kenyataan yang terasa manfaatnya di piring makan rakyat, di dompet nelayan, dan di daya saing bangsa.

Kepemimpinan Visioner dan Ekonomi Berbasis Inovasi

Setelah membedah hilirisasi dan Quick Wins, Prof. Rokhmin Dahuri melengkapi puzzle Ekonomi Biru dengan sektor-sektor masa depan yang selama ini luput dari perhatian.

Demikian pula dengan pengembangan energi terbarukan berbasis laut, industri garam modern, jasa maritim, dan ekonomi berbasis pulau-pulau kecil yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui riset dan inovasi.

Indonesia, kata dia, memiliki potensi energi gelombang, arus, pasang surut, angin lepas pantai, hingga Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) yang totalnya bisa menerangi seluruh negeri. Industri garam yang selama ini impor, padahal garis pantai terpanjang kedua di dunia, bisa direvolusi menjadi industri garam farmasi dan industri bernilai tinggi. Pulau-pulau kecil yang selama ini dianggap beban, justru bisa menjadi pusat ekonomi biru mandiri dengan desalinasi, energi terbarukan, dan digital village.

Sektor pariwisata bahari juga dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Dengan 17.504 pulau, pantai tropis, terumbu karang terindah di dunia, hutan mangrove terluas, hingga kawasan konservasi laut kelas dunia seperti Raja Ampat dan Wakatobi, Indonesia memiliki modal untuk menjadi destinasi wisata bahari unggulan dunia.

Namun, ia memberikan catatan tebal: pengembangannya harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan agar aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem yang justru menjadi daya tarik utamanya. Jangan sampai mengejar devisa sesaat, tapi membunuh angsa yang bertelur emas.

Di sisi lain, posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional harus dimanfaatkan secara maksimal. Ini adalah anugerah geopolitik yang tidak dimiliki negara lain.

Menurut Prof. Rokhmin, optimalisasi Sea Lines of Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat logistik, perdagangan, dan transportasi maritim global.

"Dengan dukungan pelabuhan modern, konektivitas antarpulau, serta sistem logistik yang efisien, Indonesia memiliki peluang besar menjadi simpul utama perdagangan di kawasan Indo-Pasifik," jelasnya. Bukan hanya menjadi negara yang dilintasi kapal-kapal raksasa dunia, tetapi menjadi pemilik pelabuhan hub, pemilik jasa logistik, dan pemilik nilai tambahnya.

Namun demikian, seluruh agenda raksasa tersebut, dari energi laut hingga SLoC, hanya akan berhasil apabila didukung oleh satu fondasi utama: kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Karena itu, Prof. Rokhmin memberikan perhatian besar terhadap penguatan pendidikan, riset, inovasi, serta penguasaan teknologi sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi biru.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi institusi pendidikan yang mencetak ijazah, tetapi harus tampil sebagai pusat lahirnya inovasi, solusi kebijakan, dan teknologi yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Kampus harus menjadi Ocean Node, simpul inovasi.

Mengakhiri kuliah umumnya yang berlangsung lebih dari dua jam itu, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan sebuah refleksi yang membuat seluruh audiens terdiam dan merenung.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara maju. Bangsa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi geopolitik yang strategis di antara dua samudera, bonus demografi 280 juta jiwa, kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia, serta modal sosial gotong royong yang kuat.

"Tantangan sesungguhnya adalah membangun kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang profesional, serta keberanian melakukan transformasi menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi," ujarnya.

Lalu ia menutup dengan sebuah keyakinan yang menjadi manifesto Poros Maritim Dunia:

"Jika potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta manajemen yang profesional, saya meyakini sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan bangsa, memperkuat daya saing nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dan mewujudkan Indonesia Emas paling lambat pada tahun 2045," tegas Prof. Rokhmin Dahuri disambut standing ovation.

 

Editor: Husnie