ASKARA – Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Meja Bundar Para Pakar bertajuk "Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia" di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Forum yang mempertemukan akademisi, peneliti, pakar hukum, ekonom, pegiat lingkungan, hingga jurnalis tersebut menghasilkan satu pesan utama: pembangunan Indonesia di masa depan harus dibangun di atas integrasi sains, kebijakan politik, dan etika untuk menjawab tantangan krisis iklim serta degradasi lingkungan.

Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab moral sekaligus akademik yang harus diwujudkan oleh perguruan tinggi.

"Sebagai kampus keislaman, Universitas Paramadina memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademik. Forum ini menjadi ruang mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Prof. Daniel Murdiyarso, mengingatkan bahwa dunia telah memasuki era Anthropocene, ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang memengaruhi sistem bumi. Menurutnya, kenaikan suhu global sekitar 1,6 derajat Celsius di atas masa praindustri menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan kenyataan yang harus dijawab melalui kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

"Besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan," katanya.

Moderator diskusi sekaligus Senior Advisor PPPI, Abdul Malik Gismar, mengatakan seluruh gagasan yang berkembang dalam forum tersebut akan dihimpun menjadi sebuah buku sebagai referensi bagi kalangan akademisi maupun para pembuat kebijakan.

Dari sisi riset, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN Fadjar Ibnu Thufail menilai tantangan terbesar saat ini bukan kurangnya pengetahuan ilmiah, melainkan bagaimana hasil penelitian diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang adil dan berpihak pada keberlanjutan.

Sementara itu, pakar hukum lingkungan Laode M. Syarif menilai persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria serta lemahnya tata kelola sumber daya alam.

"Selama kita belum menyelesaikan konflik agraria dan menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang," ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry, Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, serta Managing Director Paramadina Public Policy Institute Muhamad Rosyid Jazuli. Mereka menekankan bahwa transisi energi, penguatan kelembagaan, dan keberanian politik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rosyid menilai kemajuan suatu negara tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan.

"Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Ekologi Manusia Universitas Nahdlatul Ulama Wardah Alkatiri memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework sebagai perspektif baru dalam melihat pembangunan yang tetap berada dalam batas-batas ekologis.

Ketua Umum Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Joni Aswira Putra menyoroti pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi publik mengenai perubahan iklim, sedangkan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam.

Menutup diskusi, Ketua Komisi Kebudayaan AIPI Prof. M. Amin Abdullah mengajak seluruh elemen bangsa tetap optimistis membangun tata kelola lingkungan yang lebih baik.

Menurutnya, perubahan besar selalu berawal dari gagasan, riset, dan diskusi yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik.

Forum tersebut menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Integrasi sains, politik, etika, keadilan sosial, serta tata kelola yang berbasis bukti ilmiah menjadi fondasi penting untuk menghadapi krisis iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.