ASKARA - Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring, Rabu (18/2/2026). Forum ini membahas tekanan yang tengah dihadapi pasar modal nasional, mulai dari derasnya arus keluar modal asing hingga persoalan kredibilitas tata kelola di mata lembaga internasional.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menegaskan, pasar modal merupakan salah satu indikator ekonomi yang paling sensitif terhadap perubahan sentimen global. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai “bendungan besar” yang mengalirkan pembiayaan ke dunia usaha.

Menurutnya, sejarah membuktikan banyak perusahaan bisa bertumbuh besar karena akses pendanaan publik, dari First Media hingga Gojek.

Namun, Prof. Didik memberi peringatan keras: kondisi pasar modal Indonesia saat ini mengindikasikan adanya masalah serius pada ekosistem ekonomi.

Ia menyebut keputusan MSCI yang mengevaluasi pasar Indonesia sebagai sinyal kuat bahwa pasar modal sedang dalam kondisi tidak sehat.

“Pasar modal seperti ‘kerang hijau’ yang menyerap polusi. Kalau bergejolak, itu tanda ekosistem ekonomi tidak sehat,” tegas Didik.

Ia juga menyinggung bahwa Presiden Prabowo telah memberikan teguran keras kepada otoritas pasar modal yang dinilai kurang peka terhadap dinamika tersebut.

Didik menambahkan, ketidakpercayaan investor sering kali dipicu oleh persepsi bahwa pengelolaan APBN tidak kredibel dan menimbulkan keraguan di pasar.

Arus Modal Asing Negatif 14 Miliar USD

Dalam diskusi yang sama, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memaparkan data yang dinilai mengkhawatirkan. Ia menyebut portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif hingga 14 miliar USD sejak 2025 sampai kuartal III-2026.

Penurunan outlook dari Moody’s pada awal Februari juga disebut terkait fenomena sovereign selling, yang menambah tekanan pada kepercayaan pasar.

“Keriuhan di pasar modal hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar. Masalah utamanya ada pada buruknya governance, risiko fiskal, dan kebijakan yang sulit diprediksi,” ujar Wijayanto.

Ia menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai kerap mengabaikan peringatan ekonom dalam negeri, hingga akhirnya lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s ikut memberikan sinyal keras.

Masih Ada Optimisme

Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu tetap menyuarakan optimisme. Ia menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo masih berada pada jalur yang benar, mengacu pada pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen.

Primus juga menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya yang melakukan injeksi dana ke perbankan sebagai kebijakan tepat untuk menutup kesenjangan likuiditas.

Reformasi Menyeluruh Disiapkan Pemerintah

Menanggapi tekanan global, pemerintah kini disebut tengah menyiapkan rangkaian reformasi struktural untuk memulihkan kepercayaan investor.

Langkah yang disorot dalam diskusi tersebut antara lain:

Peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen

Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar

Penegakan hukum yang lebih tegas

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penguatan sinergi OJK dan lembaga terkait

Diskusi Universitas Paramadina menegaskan satu pesan: tanpa reformasi tata kelola yang nyata dan konsisten, pasar modal Indonesia berisiko terus kehilangan daya tarik di mata investor internasional.