ASKARA-Fraksi PDI-P menyampaikan catatan kritis terhadap realisasi APBN 2025.

Fraksi partai yang dikomandani Megawati Soekarnoputri secara tegas menilai realisasi APBN tersebut tidak efektif dalam mengendalikan belanja negara.

Legislator banteng moncong putih anggota Komisi XI DPR, Didik Haryadi mengkritisi defisit anggaran yang mencapai Rp54 triliun. Nilai itu ujarnya, melampaui target undang-undang.

“Kondisi ini mengindikasikan pemerintah tidak efektif mengendalikan belanja sesuai kemampuan pendapatan negara. Beban keuangan negara akhirnya ditanggung rakyat,” ujar Didik Haryadi di Gedung DPR, Selasa (7/7/2026).

Dalam pandangan fraksi, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92 persen, sementara belanja 94 persen. Defisit anggaran tercatat 108 persen dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2025, dengan rasio defisit 2,81 persen PDB, lebih tinggi dari target 2,53 persen.

Tak itu saja, PDI-P juga menyoroti 16 poin krusial, mulai dari sasaran pembangunan yang tidak tercapai, pertumbuhan ekonomi meleset dari target, hingga tidak dijalankannya mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.

Bahkan anggaran pendidikan senilai Rp67 triliun disebut tidak direalisasikan. Selain itu, fraksi banteng juga menyoroti lonjakan utang negara yang mencapai Rp9.658 triliun dengan rasio utang terhadap PDB naik menjadi 40,5 persen.

“Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara harus jelas dan akuntabel,” tegas Didik lagi.

Meski memberikan catatan tajam, PDI-P tetap menyetujui pembahasan lebih lanjut atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 sesuai mekanisme DPR.(dry)