ASKARA-Buntut dari Laporan Keuangan PT Pos Indonesia yang diduga direkayasa, Komisi VI DPR akan memanggil Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemanggilan tersebut untuk memperoleh penjelasan dugaan praktik kecurangan (fraud) serta kondisi tata kelola perusahaan.

"Komisi VI DPR berencana memanggil pihak Danantara untuk mendalami persoalan itu," kata anggotq Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, di gedung DPR, Selasa (7/7/2026).

Menurut dia, Komisi VI DPR sendiri belum dapat menyimpulkan substansi persoalan karena masih menunggu penjelasan resmi dari Danantara mengenai dugaan rekayasa laporan keuangan maupun potensi kerugian yang terjadi di PT Pos Indonesia.

“Kita tentu akan memanggil Danantara yang mengungkap dugaan laporan keuangan atau adanya dugaan kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen PT Pos Indonesia," ujarnya

Legislator banteng moncong putih ini mengakui kalau pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan peristiwa itu terjadi, apa kasusnya dan seperti apa spesifiknya. Untuk menjawab semua itu makanya pihak Danantara harus dipanggil.

Menurut Darmadi, sebenarnya persoalan yang membelit PT Pos Indonesia bukanlah hal baru. Berbagai permasalahan yang terjadi selama ini, ujarnya menunjukkan adanya akumulasi persoalan yang belum terselesaikan.

“PT Pos Indonesia itu sendiri kan bermasalahnya cukup banyak dari dulu sampai sekarang. Saya pikir sudah berlarut-larut ya, akumulasi masalah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Mungkin saja itu kasus-kasus lama atau bisa saja kasus-kasus baru,” katanya.

Untuk itu, pihaknyai memastikan Komisi VI akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Danantara untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut. Selain dugaan rekayasa laporan keuangan,

Darmadi juga menyoroti pengunduran diri Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, yang dinilainya memunculkan tanda tanya karena terjadi hanya sekitar tiga bulan setelah menjabat.

Ia mengapresiasi langkah Danantara yang mengungkap persoalan tersebut kepada publik, namun menilai alasan pengunduran diri direktur utama perlu dijelaskan secara transparan.

“Kita apresiasi Danantara yang sudah mengungkap kepada publik apa yang terjadi. Setelah itu dirutnya mundur. Nah kita harus jelas juga dirutnya mundur karena faktor apa. Tekanan kerja atau dia terlibat atau karena faktor-faktor lain. Karena dia kan baru tiga bulan, tiga bulan tiba-tiba dia mundur tentu ada sesuatu. Jarang dirut BUMN itu mundur,” ujarnya.(dry)