ASKARA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Konferensi Our Ocean (OOC) digelar di benua Afrika. Kota pesisir Mombasa, Kenya, menjadi tuan rumah Our Ocean Conference ke-11 yang berlangsung pada 17–19 Juni 2026.

Konferensi tingkat tinggi ini dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari 100 lebih negara di lima benua. Mereka terdiri dari kepala negara, menteri, anggota parlemen, ilmuwan, peneliti, investor, pemimpin bisnis, bankir, perwakilan LSM, organisasi masyarakat sipil, hingga jurnalis.

Upacara pembukaan pada Rabu, 17 Juni 2026, diresmikan langsung oleh Presiden Kenya. Kehadiran OOC di Afrika dinilai sebagai pengakuan penting bahwa masa depan laut dunia tidak lepas dari peran negara-negara pesisir di Global South.

Delegasi Indonesia Tampil Aktif

Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Turut serta dalam rombongan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS dan Rina Saadah dari Komisi IV DPR RI, Dirjen Penataan Ruang Laut, staf khusus, ilmuwan, serta perwakilan LSM.

Mengusung tema "Our Ocean, Our Heritage, and Our Future", konferensi tahun ini menyoroti laut sebagai warisan sekaligus penentu masa depan peradaban. John Kerry, pendiri OOC sekaligus Utusan Khusus PBB untuk Kelautan dan mantan Menlu AS, membuka konferensi dengan pidato yang disebut banyak delegasi sebagai "mencerahkan dan menggugah".

6 Isu Krusial Jadi Fokus Pleno

OOC ke-11 membagi pembahasan ke dalam enam tema pleno:

1. Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan 2. Perikanan dan Akuakultur Berkelanjutan 3. Kawasan Konservasi dan Perlindungan Laut 4. Perubahan Iklim dan Laut 5. Polusi Laut 6. Keamanan Maritim

4 Rekomendasi Prof. Rokhmin Dahuri untuk Dunia

Dalam sesi pleno "Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan", Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa pesisir dan lautan adalah penopang utama kehidupan. Laut menjamin ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan farmasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan manusia.

Secara ekologis, laut juga berperan menyerap karbon, mengatur siklus hidrologi, menjaga siklus biogeokimia, dan menopang seluruh sistem kehidupan. “Lautan yang menutupi 72 persen Bumi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kelangsungan peradaban manusia,” tegas anggota DPR RI ini, dikutip Ahad (21/6).

Namun ia mengingatkan, ekosistem pesisir dan laut dunia kini menghadapi ancaman serius: polusi, overfishing, IUU Fishing, degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Indonesia pun tidak luput dari tantangan tersebut.

Untuk membalikkan tren ini, Prof. Rokhmin yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menyampaikan 4 rekomendasi kunci kepada dunia:

1. Terapkan Prinsip Ekonomi Biru Berkelanjutan

Negara harus merehabilitasi ekosistem yang rusak, menata ruang laut, memanfaatkan sumber daya terbarukan secara optimal, mengelola SDA tak terbarukan secara bertanggung jawab, mendorong wisata bahari berkelanjutan, mengembangkan teknologi nirlimbah dan rendah emisi, mengendalikan polusi, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana seperti tsunami.

2. Perkuat Riset dan Inovasi

Pemerintah, akademisi, dan swasta perlu investasi lebih besar di riset dan teknologi kelautan.

3. Tingkatkan Kapasitas SDM Pesisir

Pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil harus jadi prioritas demi kesejahteraan dan ketangguhan mereka.

4. Dorong Kolaborasi Internasional

Kerja sama global di bidang pendidikan, riset, investasi, perdagangan, hingga keamanan maritim wajib diperkuat demi pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Komitmen Global di Tanah Afrika

Pemilihan Mombasa sebagai tuan rumah dinilai simbolis. Afrika memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, namun banyak komunitas pesisirnya masih rentan terhadap perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya laut.

OOC-11 ditutup dengan komitmen pendanaan baru, perluasan kawasan konservasi laut, dan kesepakatan memperkuat pengawasan terhadap IUU Fishing. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, forum ini jadi panggung penting untuk mendorong kepemimpinan di isu ekonomi biru dan diplomasi maritim.