ASKARA - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., menilai berbagai langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat merupakan strategi yang tepat dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Menurut Santrawan, tekanan terhadap mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global, ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta perubahan arus perdagangan internasional. Karena itu, upaya memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri menjadi langkah penting yang harus terus didukung.

"Presiden Prabowo memahami bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh aspek pertahanan, tetapi juga oleh ketahanan ekonomi. Karena itu, strategi untuk memperkuat rupiah dan mengurangi dominasi dolar AS harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional," ujar Santrawan dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, langkah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional, memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan ketahanan pangan dan energi, serta memperbesar cadangan devisa merupakan kebijakan strategis yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Santrawan menjelaskan, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dolar AS membuat banyak negara rentan terhadap gejolak ekonomi global. Oleh sebab itu, diversifikasi perdagangan dan penguatan sektor riil menjadi langkah yang harus terus didorong.

"Pak Prabowo memiliki visi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi negara produsen yang memiliki nilai tambah. Hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan, dan penguatan industri nasional pada akhirnya akan memperkuat posisi rupiah serta meningkatkan daya tahan ekonomi bangsa," katanya.

Sebagai Ketua LBH GEKIRA, Santrawan juga mengingatkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah tidak dapat dicapai secara instan. Menurutnya, dibutuhkan konsistensi kebijakan, stabilitas politik, kepastian hukum, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Kita tidak bisa melihat persoalan nilai tukar hanya dari sudut pandang jangka pendek. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun fondasi ekonomi yang kuat agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan strategi ekonomi nasional juga membutuhkan iklim investasi yang sehat dan kepastian hukum yang memberikan rasa aman bagi dunia usaha.

"Dari perspektif hukum dan tata kelola, kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk menarik investasi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas nasional. Semua itu pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penguatan rupiah," jelasnya.

Santrawan optimistis, dengan kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, penguatan sektor produksi nasional, serta keberanian mengambil langkah-langkah strategis, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kokoh.

"Tujuan akhirnya bukan semata-mata menurunkan dolar AS, melainkan memastikan ekonomi Indonesia semakin mandiri, rakyat semakin sejahtera, dan bangsa ini memiliki posisi yang semakin kuat serta dihormati dalam percaturan ekonomi dunia," tegas Ketua LBH GEKIRA tersebut.