Bima Arya: Pemimpin Harus Berpegang pada Nilai dan Ideologi

JAKARTA, ASKARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kekuatan utama seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kemampuan teknokrasi maupun keberhasilan memenangkan kontestasi politik, tetapi juga pada konsistensi menjaga nilai dan ideologi di tengah berbagai tekanan kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Bedah Buku Babad Alas yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Kampus Cipayung, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Di hadapan civitas akademika, mahasiswa, dan para undangan yang hadir, Bima menekankan pentingnya pembentukan karakter dan ideologi sebagai fondasi utama kepemimpinan.

Menurutnya, seorang pemimpin akan selalu berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks dan sering kali tidak memiliki pilihan yang sepenuhnya ideal. Dalam situasi seperti itu, nilai dan keyakinan yang telah tertanam menjadi pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan.

“Ketika seorang pemimpin menghadapi dilema yang rumit, yang membimbingnya bukan hanya aturan atau kalkulasi politik semata, tetapi nilai, ideologi, dan keberpihakan yang telah dibangun sejak awal,” ujar Bima.

Mantan Wali Kota Bogor dua periode itu mengisahkan perjalanan kariernya dari dunia akademik dan konsultan hingga memutuskan terjun ke dunia politik. Menurutnya, keputusan tersebut didorong oleh keinginan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia mengakui, meninggalkan profesi yang telah memberikan kenyamanan bukanlah keputusan mudah. Namun, dari pengalaman itu ia belajar bahwa kepemimpinan menuntut keberanian keluar dari zona nyaman serta kesiapan menghadapi berbagai risiko.

Setelah memimpin Kota Bogor, Bima menyadari bahwa tantangan terbesar bukanlah memenangkan pemilihan kepala daerah, melainkan mengelola birokrasi, menyatukan berbagai kepentingan, dan mengambil keputusan yang terkadang tidak populer.

Dalam menjalankan tugas tersebut, ia mengaku banyak terinspirasi oleh filosofi Babad Alas, yang mengajarkan pentingnya membuka jalan perubahan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu serta mengedepankan semangat merangkul berbagai pihak.

Selama menjabat Wali Kota Bogor, Bima mengaku menerapkan pendekatan tersebut dalam berbagai kebijakan, mulai dari penataan perizinan, penguatan penggunaan produk lokal, hingga penyelesaian persoalan sosial dan keberagaman melalui dialog.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut lahir dari nilai-nilai yang terbentuk melalui pendidikan keluarga, pengalaman akademik, serta lingkungan intelektual yang membentuk cara pandangnya mengenai kepemimpinan.

Bima juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan optimisme dan harapan bagi masyarakat.

“Pemimpin pada hakikatnya adalah penjual harapan. Warga harus merasakan bahwa masa depan daerahnya akan lebih baik dibandingkan hari ini,” katanya.

Karena itu, berbagai program penataan ruang publik, pembangunan pedestrian, revitalisasi kawasan kota, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup menurutnya bukan semata pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menutup paparannya, Bima Arya mengingatkan bahwa kedekatan dengan masyarakat merupakan modal penting bagi seorang pemimpin dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik.

“Hadirlah ketika rakyat sedang berduka maupun bergembira. Kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat akan lebih membekas dibandingkan sekadar pidato dan janji politik,” tegasnya.

Bagi Bima Arya, kepemimpinan yang kokoh lahir dari kemampuan menjaga nilai, menumbuhkan harapan, serta tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat di tengah dinamika politik dan pemerintahan yang terus berubah.