ASKARA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat. Di tengah capaian tersebut, nilai tukar rupiah yang terus melemah dan tekanan pada pasar modal menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan pebisnis, investor, filantropis sekaligus mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Tazkia, Bogor, Heru Heryanto, dalam analisisnya bertajuk "Pertumbuhan Semu 5,61% di Tengah Loyonya Rupiah dan IHSG: Ujian Berat Pengambilan Keputusan Ekonomi Kabinet Prabowo".

Menurut Heru, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas kertas menjadi paradoks ketika berhadapan dengan kenyataan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan depresiasi rupiah yang menembus level Rp18.170 per dolar AS.

"Pertumbuhan ekonomi yang terlihat kuat belum tentu menggambarkan ketahanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, justru menghadapi tekanan yang semakin berat," ujarnya.

Ia menilai tekanan global, mulai dari kebijakan suku bunga internasional hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah, turut memperburuk kondisi ekonomi domestik. Kenaikan harga minyak dunia yang berujung pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), kata Heru, berpotensi memicu inflasi akibat kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Fenomena tersebut, lanjutnya, mulai terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin berhati-hati dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Dalam perspektif kepemimpinan, Heru menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk menjalankan dua pendekatan sekaligus, yakni kepemimpinan situasional dan transformasional.

Secara situasional, pemerintah dituntut responsif menghadapi tekanan pasar dengan menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan arus modal keluar. Sementara secara transformasional, pemerintah perlu menjaga optimisme publik melalui agenda besar pembangunan ekonomi nasional, termasuk hilirisasi industri dan penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila.

Heru juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki fungsi ganda, tidak hanya sebagai program sosial tetapi juga sebagai stimulus fiskal untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat bawah di tengah tekanan daya beli.

Terkait kebijakan penyesuaian harga BBM, ia menilai langkah tersebut merupakan pilihan yang sulit namun rasional dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter negara.

"Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah antara mempertahankan subsidi dalam jumlah besar atau menjaga kesehatan APBN dan stabilitas ekonomi makro. Keputusan yang diambil menunjukkan adanya pertimbangan rasional yang cukup kuat," katanya.

Meski demikian, Heru mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada fenomena escalation of commitment, yakni mempertahankan program-program besar yang kurang prioritas hanya demi alasan gengsi politik, sementara kondisi ekonomi memerlukan langkah penyesuaian yang cepat dan tepat.

Menurutnya, sinyal pelemahan IHSG dan rupiah harus dibaca sebagai alarm yang menuntut pemerintah melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Heru menawarkan pendekatan berbasis prinsip kepemimpinan Islam melalui konsep SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah) sebagai landasan etis dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, komunikasi publik yang efektif terkait kebijakan strategis, serta kecerdasan dalam merumuskan solusi jangka panjang.

Menurut Heru, keberhasilan pemerintah ke depan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang merata.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata angka pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa kuat kebijakan pemerintah mampu melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi dan menjaga optimisme menghadapi tantangan global," ujarnya.

Heru menilai kombinasi antara kecerdasan strategis dan integritas moral menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.