Oleh: Marsda Dr. Budhi Achmadi, M.Sc.

ASKARA - Dalam diskursus pembangunan nasional, anggaran pertahanan sering dipandang sebagai biaya yang harus ditanggung negara demi menjaga kedaulatan dan keamanan. Paradigma ini tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak lagi memadai untuk menjelaskan realitas abad ke-21. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik, percepatan revolusi teknologi, dan ketidakpastian ekonomi global, pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan negara, tetapi juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, industrialisasi nasional, dan peningkatan daya saing bangsa.

Pandangan bahwa belanja pertahanan merupakan pengeluaran yang bersifat konsumtif telah lama mendominasi pemikiran ekonomi. Namun perkembangan teori ekonomi pertahanan modern menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan dapat menjadi investasi strategis apabila mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat basis industri nasional, dan menghasilkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, pertahanan tidak harus menjadi beban anggaran negara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan nasional.

Salah satu pemikir terkemuka dalam bidang ekonomi pertahanan, Profesor Ron Matthews dari King's College London, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertahanan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran militer atau jumlah alutsista yang dimiliki. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan suatu negara mengubah pengeluaran pertahanan menjadi kapasitas industri, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi. Dalam perspektif Matthews, sektor pertahanan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan dua keuntungan sekaligus, yaitu security dividend dan economic dividend. Negara memperoleh keamanan yang lebih kuat sekaligus manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengadopsi paradigma tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia membutuhkan kekuatan militer yang besar, modern, dan berteknologi tinggi. Luas wilayah, kompleksitas ancaman, perlindungan jalur perdagangan, keamanan sumber daya alam, serta dinamika kawasan Indo-Pasifik menuntut kemampuan pertahanan yang semakin canggih. Namun pembangunan kekuatan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek militer semata. Setiap investasi pertahanan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi bangsa.

Dalam konteks ini, belanja pertahanan perlu dipandang bukan sebagai beban, namun sebagai investasi strategis nasional. Pengadaan pesawat tempur, kapal perang, radar, satelit, drone, sistem pertahanan siber, maupun berbagai teknologi militer lainnya, dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan tempur, tetapi juga untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas kapasitas riset dan pengembangan, serta mendorong lahirnya inovasi baru.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebutuhan pertahanan dapat menjadi katalis bagi industrialisasi. Korea Selatan merupakan contoh yang sangat menarik. Pada dekade 1970-an, negara tersebut masih bergantung pada impor alutsista. Namun melalui kebijakan yang konsisten, Korea Selatan berhasil membangun industri pertahanan yang kuat dan kompetitif. Saat ini produk pertahanannya diekspor ke berbagai kawasan dunia dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pertahanan Korea Selatan tidak hanya menghasilkan alutsista, tetapi juga mendorong perkembangan sektor manufaktur, elektronika, teknologi informasi, dan material maju.

Turki memberikan contoh yang tidak kalah menarik. Dalam dua dekade terakhir, negara tersebut berhasil mengubah industri pertahanannya menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi nasional. Melalui investasi besar dalam riset dan pengembangan, Turki mampu menghasilkan berbagai produk pertahanan yang kompetitif di pasar internasional. 

Keberhasilan ekspor drone, kendaraan tempur, kapal perang, dan sistem elektronika pertahanan telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, dan memperkuat posisi diplomasi Turki di berbagai kawasan.
Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa kekuatan militer dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan apabila pembangunan pertahanan diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal awal yang cukup kuat. Industri strategis nasional telah memiliki pengalaman panjang dalam memproduksi pesawat terbang, kapal perang, kendaraan tempur, munisi, radar, dan berbagai sistem pertahanan lainnya. Tantangan terbesar kedepan bukan lagi sekadar kemampuan memproduksi, melainkan bagaimana membangun ekosistem ekonomi pertahanan yang mampu menghubungkan industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan pengguna akhir dalam satu rantai nilai yang terintegrasi.

Dalam teori ekonomi pertahanan modern, konsep ini dikenal sebagai Defence Industrial Base atau basis industri pertahanan. Basis industri pertahanan yang kuat memungkinkan suatu negara memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dari setiap pengeluaran militernya. Setiap proyek pertahanan akan menciptakan permintaan bagi industri pendukung, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menghasilkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Lebih dari itu, sektor pertahanan juga memiliki kemampuan unik dalam menciptakan terobosan teknologi. Sejarah membuktikan bahwa banyak teknologi yang saat ini digunakan masyarakat sipil berasal dari investasi pertahanan. Internet, GPS, teknologi satelit, mesin jet, material komposit, sensor canggih, hingga kecerdasan buatan memperoleh dorongan besar dari kebutuhan militer. Fenomena ini dikenal sebagai technology spillover effect, yaitu penyebaran manfaat teknologi dari sektor pertahanan ke sektor sipil.

Indonesia perlu memanfaatkan peluang tersebut secara lebih sistematis. Investasi pada teknologi pertahanan harus dirancang agar mampu menghasilkan inovasi yang dapat digunakan pada sektor kesehatan, transportasi, energi, pertanian, pendidikan, dan ekonomi digital. Dengan demikian, manfaat anggaran pertahanan tidak hanya dirasakan oleh institusi militer, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan ekspor pertahanan. Selama ini sektor pertahanan sering dipandang sebagai sektor yang hanya mengonsumsi anggaran negara. Padahal di banyak negara, industri pertahanan telah berkembang menjadi salah satu sumber devisa yang signifikan. Pasar pertahanan global terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan negara-negara berkembang akan alutsista yang berkualitas dan terjangkau.
Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki pasar tersebut. Produk-produk seperti pesawat angkut, kapal patroli, kapal perang, kendaraan tempur, radar, munisi, dan sistem drone memiliki potensi untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Pasifik. Ekspor pertahanan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan devisa, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik, meningkatkan pengaruh strategis, dan memperluas kerja sama internasional.

Ke depan, Indonesia perlu mengembangkan konsep Defence Economy 5.0, yaitu integrasi antara pertahanan, industri, teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan pembangunan nasional. Dalam konsep ini, pertahanan tidak diposisikan sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu penggerak utama transformasi ekonomi nasional.
Paling tidak terdapat lima sasaran yang harus dicapai. Pertama, membangun kekuatan militer yang kredibel sebagai fondasi stabilitas nasional. Kedua, memperkuat industri pertahanan nasional sebagai lokomotif industrialisasi. Ketiga, mempercepat penguasaan teknologi strategis melalui riset dan inovasi. Keempat, meningkatkan ekspor pertahanan sebagai sumber devisa dan instrumen diplomasi. Kelima, menciptakan efek pengganda ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan pertahanan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah kapal perang, pesawat tempur, atau rudal yang dimiliki. Kekuatan pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan suatu negara mengubah investasi pertahanan menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan industri yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, sudah saatnya kita meninggalkan paradigma lama yang memandang pertahanan semata sebagai beban anggaran. Pertahanan harus ditempatkan sebagai investasi strategis yang menghasilkan tiga dividen sekaligus: dividen keamanan (security dividend), dividen ekonomi (economic dividend), dan dividen teknologi (technology dividend). Jika prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka sektor pertahanan tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan negara, tetapi juga akan menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan nasional, penggerak industrialisasi, dan fondasi kemandirian Indonesia pada abad ke-21.