ASKARA - Di tengah perjalanan Sabatical Journey di Kepulauan Maluku, Sabtu (6/6/2026), saya berkesempatan mengunjungi SD Andreas Ahuru, sebuah sekolah yang berdiri di kawasan perbukitan Kota Ambon. Dari tempat yang tenang dan sejuk itu, saya menemukan pelajaran berharga tentang arti keadilan sosial.

Anak-anak menyambut dengan senyum yang tulus. Mereka belajar dengan semangat, bercita-cita tinggi, dan menyimpan harapan besar tentang masa depan. Namun di sela perjumpaan itu, terselip sebuah pertanyaan sederhana yang membuat saya terdiam.

Mereka mengatakan bahwa hingga kini sekolahnya belum menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kalimat itu diucapkan tanpa nada protes, tanpa kemarahan, bahkan tanpa tuntutan. Hanya sebuah penyampaian jujur dari anak-anak yang mengetahui bahwa teman-teman mereka di daerah lain telah menerima program tersebut, sementara mereka masih menunggu.

Setelah berbincang dengan sejumlah pihak, saya mendapatkan informasi bahwa kondisi serupa ternyata masih terjadi di sejumlah sekolah lain di Maluku. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda Indonesia.

Bagi sebagian orang, makanan mungkin merupakan kebutuhan yang selalu tersedia. Namun bagi sebagian anak di wilayah kepulauan, makanan bergizi bukan hanya soal kenyang. Ia menjadi sumber energi untuk belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan.

Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya bukan sekadar program bantuan makanan. Program ini adalah investasi negara terhadap anak-anak Indonesia. Investasi yang hasilnya mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi akan menentukan kualitas bangsa puluhan tahun mendatang.

Maluku adalah wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang tidak ringan. Laut memisahkan pulau-pulau, jarak memperpanjang distribusi, dan biaya logistik sering kali menjadi kendala. Namun justru karena alasan itulah kehadiran negara harus semakin nyata.

Pembangunan yang berkeadilan tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Program nasional harus mampu menjangkau hingga ruang kelas kecil di perbukitan Ahuru, hingga sekolah-sekolah di Seram, Buru, Kei, Aru, Tanimbar, maupun pulau-pulau terluar lainnya.

Anak-anak Indonesia memiliki hak yang sama, di mana pun mereka dilahirkan.

Dalam Ajaran Sosial Gereja, setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang. Prinsip itu sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Karena itu, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari laporan administrasi, angka statistik, atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran keberhasilannya adalah ketika anak-anak yang tinggal paling jauh sekalipun dapat merasakan manfaatnya secara nyata.

Dari Ahuru, saya melihat wajah-wajah penuh harapan. Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya berharap memperoleh hak yang sama seperti anak-anak Indonesia lainnya.

Maka dari sebuah bukit kecil di Ambon, saya ingin menyampaikan pesan sederhana kepada seluruh pemangku kebijakan: jangan biarkan jarak geografis menjadi jarak keadilan.

Anak-anak Maluku tidak meminta untuk diistimewakan. Mereka hanya ingin diperlakukan setara sebagai anak-anak Indonesia.

Dan ketika suatu hari Program Makan Bergizi Gratis benar-benar hadir di sekolah mereka, yang datang bukan sekadar makanan. Yang hadir adalah pesan bahwa negara melihat mereka, mendengar mereka, dan tidak meninggalkan mereka berjalan sendirian menuju masa depan.

Ambon, Juni 2026
+ Rm Yos Bintoro, Pr
Wakil Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) untuk Umat Katolik TNI-Polri.