ASKARA - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemulihan lingkungan melalui penanganan lahan kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kehadiran Perhutani dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Lahan Kritis yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum di Aula Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan yang berlangsung sebagai bagian dari program pemulihan DAS Citarum itu bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani lahan kritis sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi terkait.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas mekanisme koordinasi, penyusunan dan penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga langkah-langkah teknis yang akan diterapkan di lapangan guna mendukung pengawasan dan rehabilitasi kawasan kritis.

Mewakili Administratur KPH Bandung Utara, Wakil Administratur KPH Bandung Utara Diky Rizky Teruna menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh berbagai langkah strategis yang dilakukan dalam rangka pemulihan kawasan hutan dan lingkungan di DAS Citarum.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah terpadu antar pemangku kepentingan, sehingga penanganan lahan kritis dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Diky dalam keterangannya yang diterima Askara, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Komandan Sektor 8 Citarum Harum Kolonel Inf. Masrief, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Sekretariat Satgas Citarum Harum, unsur TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Dalam arahannya, Komandan Sektor 8 Citarum Harum Kolonel Inf. Masrief menegaskan bahwa keberhasilan penanganan lahan kritis di DAS Citarum sangat bergantung pada koordinasi yang solid dan terintegrasi antarinstansi.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur seperti TNI, Polri, Perhutani, pemerintah daerah, dinas teknis, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan sekaligus memastikan program rehabilitasi berjalan optimal.

“Dengan koordinasi yang solid dan komitmen bersama dari seluruh pihak, diharapkan upaya penanganan lahan kritis di wilayah DAS Citarum dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” tegasnya.

Selain koordinasi lapangan, program ini juga didukung sistem komunikasi dan pelaporan yang terintegrasi guna mempercepat pertukaran informasi, memperkuat pengawasan, serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, mempercepat pemulihan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah DAS Citarum yang menjadi salah satu kawasan strategis nasional.