ASKARA - Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar Workshop Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam Dokumen Rencana Daerah dan Penyusunan SK Perubahan atas Penetapan Target Tahun 2026 selama tiga hari, 19–21 Mei 2026, di Halogen Hotel.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Karminsko E. Wador, S.STP., M.Si.

Dalam sambutannya, Karminsko menyampaikan apresiasi kepada Tim SKALA yang dinilai telah memberikan dukungan teknis maksimal kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan sejak awal kemitraan berlangsung.

“Kami berharap seluruh OPD pengampu di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal sebagai forum koordinasi, konsultasi, sekaligus wadah penguatan kapasitas penerapan SPM,” ujar Karminsko.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaporan, penginputan data, monitoring, serta evaluasi penerapan SPM secara berkelanjutan.

Selain itu, integrasi SPM ke dalam dokumen anggaran daerah dinilai penting guna memastikan ketersediaan sumber pendanaan dalam pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat.

Sementara itu, Manager SKALA, Ricky Firmansyah, menjelaskan bahwa SKALA merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat tata kelola pemerintahan melalui layanan dasar yang merata dan inklusif bagi masyarakat rentan.

Menurut Ricky, SKALA saat ini telah membangun kemitraan di 10 provinsi di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

“Melalui workshop ini ada dua tujuan utama, yakni penguatan koordinasi dan pembinaan pengawasan penerapan SPM kepada kabupaten, serta integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah tahunan. Selain itu, juga terkait masukan terhadap revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya mengenai pembagian urusan layanan dasar,” jelas Ricky.

Ia menambahkan, berdasarkan evaluasi lima tahun terakhir, layanan SPM di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan positif sebagai hasil dari upaya konsisten pemerintah daerah.

“Tahun ini kita mendorong daerah untuk mulai melaksanakan kegiatan sejak triwulan pertama, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung aktif di akhir triwulan keempat. Harapannya, berbagai tantangan dapat diantisipasi lebih dini,” katanya.

Workshop yang difasilitasi SKALA bekerja sama dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapperida, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP Provinsi Papua Selatan, serta perwakilan dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.