ASKARA-Masa reses bagi parlemen dinilai bukan sekadar agenda rutin belaka melainkan instrumen penting untuk memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Demikian pandangan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, saat menjadi pembicara pada forum Dialektika Demokrasi bertema "Reses Jembatan Aspirasi Rakyat: Pondasi Kebijakan Berkeadilan", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, kunjungan langsung ke daerah menjadi ruang bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, hingga menemukan persoalan yang kerap luput dari laporan resmi.

Ahmad Heryawan atau yang akrab disapa Aher menyatakan setiap anggota DPR memiliki dua fase utama dalam menjalankan tugas konstitusional, yakni masa persidangan di parlemen dan masa reses di daerah pemilihan.

"Reses menjadi sarana untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka, sekaligus memperjuangkan berbagai persoalan sesuai ruang lingkup tugas komisi masing-masing," kata Aher.

Dijelaskannya menjelaskan aspirasi yang diterima saat reses tidak selalu berkaitan dengan bidang kerja Komisi II DPR. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang berada di luar kewenangannya akan diteruskan kepada komisi terkait maupun pemerintah daerah agar tetap mendapat tindak lanjut.

Selain menyerap aspirasi, menurutnya reses juga menjadi bentuk pertanggungjawaban anggota DPR kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan selama masa sidang. Sebagai contoh, ia menyinggung perjuangan Komisi II DPR dalam mengawal penyelesaian pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aher menegaskan, berbagai temuan selama masa reses akan menjadi bahan evaluasi bagi DPR dalam menentukan prioritas kebijakan serta memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

Menurut dia, informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sering kali mampu mengungkap persoalan yang tidak tercermin dalam data administratif maupun laporan resmi pemerintah.

"Data lapangan sering kali mengoreksi data yang ada di atas meja. Karena itu, reses menjadi instrumen penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Aher. (dry)