ASKARA-Meningkatnya tensi geopolitik global, mulai dari perang dagang hingga konflik energi internasional, isu ketahanan ekonomi kembali menjadi perhatian utama.

Terkait persoalan itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor pangan, energi, dan teknologi apalagi jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan global.

Bahkan, pihaknya menegaskan ancaman geopolitik modern kini tidak lagi hanya berbentuk perang militer.

“Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data,” katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut politisi Partai Beringin ini, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri dan realistis agar tidak mudah terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain. Dia menyebut sedikitnya ada enam strategi utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Strategi pertama, ujarnya, adalah mengurangi ketergantungan kritis terhadap impor pangan, energi, chip teknologi, dan obat-obatan. Pihaknya menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat untuk kebutuhan tahu dan tempe.

“Ironisnya, dari hasil penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri,” kata Firman.

Pada bagian lain, dia menyinggung ketergantungan besar Indonesia terhadap gandum impor yang selama ini dikuasai kelompok oligarki. Padahal, lanjut Firman, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis singkong dan komoditas lokal lainnya.

Dia mencontohkan inovasi di China yang telah mengembangkan singkong menjadi tepung mokaf hingga bahan baku roti dan beras sintetis. Namun, inovasi serupa di Indonesia dinilai tidak pernah mendapat dukungan serius dari pemerintah.

“Setiap hari kita makan mi, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum,” ujar Firman.

Selain pangan, menurutnya sektor energi juga menjadi titik rawan nasional. Pihaknya pun mendesak percepatan pengembangan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi dan bioenergi berbasis kelapa sawit.

Dia menegaskan Indonesia terlalu lama bergantung pada minyak dan batu bara sehingga rentan terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah maupun perang Rusia-Ukraina.

“RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah bertahun-tahun dibahas tetapi tidak selesai-selesai, padahal cadangan energi terbarukan kita luar biasa,” ujar Firman lagi.

Tak ketinggalan, pihaknya juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai terlalu optimistis terhadap janji investasi asing. Dia menyinggung sejumlah mega proyek yang diumumkan pemerintah namun tidak pernah terealisasi.

“Sementara setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana? Dulu katanya Timur Tengah mau bangun gedung 100 lantai di Thamrin, sekarang tidak ada juga,” kata Firman.

Sedangkan di sektor pertanian, pihaknya menilai Indonesia tertinggal dibanding Vietnam dan China karena lemahnya perlindungan terhadap inovasi petani. Ia mengkritik sistem pupuk yang dinilai terlalu dimonopoli negara sehingga membatasi perkembangan pupuk organik swasta.

“Misalnya di Vietnam, petani dilindungi dan diberi ruang berinovasi. Sementara di Indonesia, pupuk masih dimonopoli. Padahal pupuk organik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kesuburan tanah,” ujarnya.

Firman mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik global telah berdampak langsung terhadap kenaikan harga pangan dan biaya logistik nasional. Ia mencontohkan kenaikan harga solar industri dan gangguan distribusi pupuk akibat konflik internasional.

“Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat sebagai konsumen. Mereka yang harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak geopolitik dan ekonomi global,” katanya lagi.

Ia menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan penguatan usaha kecil menengah (UKM). Menurutnya, pengalaman krisis 1998 menunjukkan sektor pertanian dan UKM menjadi penyangga utama ekonomi nasional saat krisis melanda.

“Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global,” ujar demikian Firman. (dry)