Oleh: Saur S. Turnip

ASKARA - Di tengah hiruk-pikuk debat publik yang kian memanas, ada sebuah keheningan yang justru lebih menggelegar. Ia bukan berasal dari ruang sidang atau podium orasi, melainkan dari hamparan hutan hujan tropis di Papua Selatan. Di sana, di bawah kanopi pohon-pohon raksasa yang telah berdiri selama berabad-abad, ekosistem sedang mengalami pendarahan hebat. Namun, ironisnya, perhatian kita sering kali tersita bukan pada darah yang mengalir dari akar-akar pohon itu, melainkan pada perdebatan semantik mengenai sebuah judul film dokumenter: "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita".

Artikel ini tidak bermaksud untuk menggali lebih dalam sensitivitas teologis atau budaya dari kata-kata dalam judul tersebut. Sebaliknya, tulisan ini mengajak pembaca untuk menunduk sejenak, menutup telinga dari kebisingan polarisasi, dan mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh tanah itu sendiri. Karena pada akhirnya, sebelum kita memperdebatkan metafora "babi" sebagai simbol keserakahan, kita harus berhadapan dengan fakta ilmiah yang jauh lebih mengerikan: realitas ekologis yang sedang runtuh di depan mata.

Data Tidak Berbohong: Lonjakan Bencana Ekologis

Mari kita bicara dengan bahasa yang paling universal: data. Berdasarkan laporan terbaru dari berbagai institusi pemantau lingkungan global, termasuk analisis satelit dari Global Forest Watch dan laporan Mongabay pada awal 2026, Indonesia menghadapi kemunduran dramatis dalam upaya konservasi hutannya. Setelah hampir satu dekade berhasil menekan laju deforestasi, tahun 2025 mencatat lonjakan kehilangan hutan primer sebesar 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini bukan sekadar statistik dingin. Setiap hektar hutan primer yang hilang di Papua berarti hilangnya rumah bagi ribuan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Ini berarti hilangnya penyerap karbon alami yang vital bagi stabilitas iklim global. Lebih dari itu, ini berarti hilangnya "apotek hidup" dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang telah menjaga keseimbangan alam tersebut jauh sebelum konsep "negara-bangsa" modern terbentuk.

Penyebab utamanya? Kombinasi mematikan antara perubahan iklim yang memicu kebakaran hutan masif- yang kini menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan, mengalahkan konversi lahan langsung-dan ekspansi proyek-proyek infrastruktur serta perkebunan skala besar. Di Papua Selatan, di mana Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan digulirkan, tekanan terhadap lahan menjadi semakin intensif. Pembukaan lahan besar-besaran tanpa kajian lingkungan yang mendalam dan partisipatif telah mengubah lanskap hijau menjadi hamparan monokultur atau lahan kritis yang rentan erosi.

Metafora Keserakahan dan Realitas Kolonialisme Baru

Dalam konteks inilah, film dokumenter "Pesta Babi" muncul. Terlepas dari kontroversi judulnya, esensi kritik yang dibawanya menyentuh urat nadi persoalan pembangunan di Indonesia: apakah kita sedang membangun, ataukah kita sedang menjarah?

Judul film tersebut menggunakan metafora "babi" untuk menggambarkan karakteristik keserakahan manusia- sebuah rakus yang buta terhadap sekitarnya, yang hanya mengenal konsumsi dan pembuangan, tanpa rasa hormat terhadap siklus kehidupan. Dalam kacamata ekologi politik, ini adalah kritik terhadap model pembangunan ekstraktif. Model ini memandang alam bukan sebagai subjek yang harus dijaga hubungannya, melainkan sebagai objek mati yang menunggu untuk dieksploitasi demi akumulasi kapital.

Ketika film ini menyebut "Kolonialisme di Zaman Kita", ia merujuk pada pola hubungan kuasa yang timpang. Masyarakat adat, yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, sering kali dipinggirkan. Hak mereka atas tanah ulayat, yang dijamin secara konstitusional dan diakui dalam instrumen internasional seperti UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), kerap diabaikan demi "kepentingan nasional" yang didefinisikan secara sempit oleh elit pusat.

Proses konsultasi yang formalistik, tanpa makna (meaningful consultation), dan absennya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menjadikan masyarakat adat bukan sebagai mitra pembangunan, melainkan sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Inilah wajah kolonialisme internal: pengambilan sumber daya dari pinggiran untuk dinikmati oleh pusat, sementara kerusakan lingkungan dan sosial ditanggung oleh masyarakat lokal.

Humanisme yang Terlupakan: Suara dari Akar Rumput

Di balik angka deforestasi dan debat intelektual tentang kolonialisme, ada wajah-wajah manusia yang terluka. Ibu-ibu adat yang kehilangan sumber air bersih karena sungai tercemar limbah tambang atau pupuk kimia. Bapak-bapak yang bingung melihat hutan leluhur mereka berubah menjadi ladang sawit yang monoton, di mana mereka tidak lagi bisa berburu atau mengumpulkan hasil hutan non-kayu untuk bertahan hidup. Anak-anak yang tumbuh di tengah asap kebakaran hutan, menghirup udara beracun yang mengancam kesehatan paru-paru mereka seumur hidup.

Ini adalah krisis kemanusiaan. Pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, justru seringkali menghasilkan kemiskinan struktural baru dan kerentanan ekologis. Ketika hutan hilang, bencana alam seperti banjir bandang dan longsor menjadi tamu rutin yang menghancurkan pemukiman. Ketahanan pangan yang diagungkan dalam PSN pun menjadi paradoks: bagaimana bisa disebut tahan pangan jika basis ekologisnya-tanah, air, dan iklim-rusak?

Humanisme sejati menuntut kita untuk melihat masyarakat adat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sejarah yang memiliki hak penuh atas nasib mereka sendiri. Menghormati hak masyarakat adat adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap martabat manusia. Itu juga merupakan strategi konservasi yang paling efektif. Berbagai studi ilmiah telah membuktikan bahwa wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat memiliki tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah dibandingkan kawasan konservasi negara yang dikelola secara sentralistik.

Menuju Dialog yang Dewasa dan Inklusif

Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita perlu dewasa dalam berdemokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk PSN, bukanlah tindakan pengkhianatan terhadap negara. Justru, kritik yang konstruktif berbasis data adalah bentuk cinta tanah air yang paling nyata. Kita perlu membedakan antara ketidaksetujuan terhadap sebuah proyek dengan penolakan terhadap eksistensi bangsa.

Pemerintah, di sisi lain, harus menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang transparansi. Data AMDAL, peta konsesi, dan kajian dampak sosial harus dapat diakses oleh publik dan ahli independen. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus dilakukan tanpa pandang bulu, tidak hanya kepada masyarakat kecil yang membakar lahan karena keterdesakan, tetapi juga kepada korporasi besar yang merusak ekosistem secara sistematis.

Kita juga perlu belajar untuk berdialog tanpa prasangka. Bagi umat Muslim, sensitivitas terhadap simbol "babi" adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Namun, penghormatan ini tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik substansial. Sebaliknya, para aktivis dan pembuat karya seni juga perlu mempertimbangkan etika komunikasi dalam masyarakat majemuk. Pesan yang mulia tentang pelestarian lingkungan akan lebih mudah diterima jika dikemas dengan bahasa yang inklusif, yang mempersatukan dari pada memecah belah.

Alih-alih terjebak dalam perdebatan judul, mari kita fokus pada isi: bagaimana menyelamatkan hutan Papua? Bagaimana memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi? Bagaimana membangun ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merusak?

Epilog: Warisan untuk Generasi Mendatang

Hutan Papua adalah paru-paru dunia, tetapi lebih dari itu, ia adalah jiwa dari keberagaman hayati Indonesia. Kerusakannya adalah kerugian bagi seluruh umat manusia. Film dokumenter "Pesta Babi", dengan segala kontroversinya, hanyalah sebuah cermin. Ia memantulkan wajah kita saat ini: apakah kita akan terus menjadi penonton pasif yang terpecah oleh perbedaan simbol, atau kita akan bangkit sebagai penjaga bumi yang solid?

Sejarah tidak akan menilai kita dari seberapa keras kita berdebat di media sosial. Sejarah akan menilai kita dari apakah kita masih menyisakan hutan untuk cucu-cucu kita bernapas, dari apakah kita masih menyisakan keadilan untuk masyarakat adat merasa bangga pada tanah leluhurnya, dan dari apakah kita masih menyisakan kemanusiaan di tengah ambisi pembangunan yang tak terkendali.

Mari kita dengarkan teriakan hutan itu. Bukan melalui metafora yang provokatif, melainkan melalui aksi nyata: restorasi ekosistem, penegakan hukum lingkungan, dan yang paling penting, pengembalian hak dan martabat kepada mereka yang paling memahami arti dari "rumah". Karena pada akhirnya, menyelamatkan hutan Papua adalah menyelamatkan kemanusiaan kita sendiri.